SB, PALANGKA RAYA – Kondisi pengecatan jalur sepeda dan pembatas jalan di sejumlah ruas protokol Kota Palangka Raya menuai sorotan tajam. Cat yang baru beberapa waktu dikerjakan kini dilaporkan mulai memudar dan mengelupas di berbagai titik, memunculkan pertanyaan publik terkait kualitas pengerjaan proyek yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah.

Sorotan tersebut datang dari Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA). Organisasi itu menilai kerusakan yang terjadi dalam waktu relatif singkat menjadi indikasi lemahnya mutu pekerjaan serta minimnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di ibu kota Kalimantan Tengah tersebut.

Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di kawasan jalur utama dan protokol Kota Palangka Raya. Dari pantauan di lapangan, warna cat jalur sepeda terlihat tidak lagi merata, bahkan sebagian permukaan sudah terkelupas meski proyek belum lama selesai dikerjakan.

Ketua GAPURA, Aris, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pengecatan jalan yang dinilai lebih menonjolkan aspek visual dibanding kebutuhan prioritas masyarakat.

“Pengecatan pembatas jalan bukan hanya salah prioritas, tetapi juga menjadi simbol proyek yang terkesan dikerjakan asal-asalan. Belum hitungan bulan, masyarakat sudah melihat cat terkelupas di berbagai sudut jalan. Ini menunjukkan kualitas pengerjaan patut dipertanyakan,” ujar Aris.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat langsung dan jangka panjang bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan rusak, drainase, hingga fasilitas publik yang lebih mendesak.

Selain menyoroti kualitas pengerjaan, GAPURA juga mempertanyakan besaran anggaran yang digunakan dalam proyek pengecatan tersebut. Mereka meminta adanya keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui secara jelas penggunaan dana publik.

“Kami mempertanyakan, apakah anggaran sebesar itu memang hanya digunakan untuk pengecatan jalan? Jangan sampai anggaran rakyat dihabiskan untuk proyek estetika instan yang rapuh, sementara masih banyak persoalan infrastruktur utama yang membutuhkan perhatian serius,” tegasnya.

GAPURA mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan kualitas bahan yang digunakan, standar pengerjaan di lapangan, hingga sistem pengawasan selama proyek berlangsung.

Mereka juga meminta pemerintah tidak hanya berorientasi pada tampilan visual kota, melainkan memperhatikan ketahanan infrastruktur agar tidak cepat rusak dan berujung pada pemborosan anggaran daerah.

“Rakyat membutuhkan pembangunan yang benar-benar berdampak dan tahan lama, bukan proyek yang hanya terlihat bagus di awal tetapi cepat rusak di kemudian hari,” tutup Aris.

Sorotan terhadap kondisi jalur sepeda dan pembatas jalan ini kini menjadi perhatian masyarakat Kota Palangka Raya. Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan sekaligus langkah perbaikan agar fasilitas publik yang dibangun dengan uang rakyat benar-benar memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. (sb/*)