Cipayung Plus Tolak Plh KNPI Kalteng, Arifudin: Saya Siap Mundur Demi Organisasi
SB, PALANGKA RAYA – Polemik kepemimpinan DPD KNPI Kalimantan Tengah kembali mencuat. Cipayung Plus Kalteng menolak penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan mendesak segera digelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Sikap tersebut disampaikan Cipayung Plus Kalteng pada 29 September 2026. Mereka menilai KNPI Kalteng membutuhkan kepemimpinan yang memiliki mandat dan legitimasi organisasi yang jelas.
Cipayung Plus juga mendorong adanya Pelaksana Tugas (Plt) sebagai solusi sementara untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Namun, posisi tersebut dinilai hanya sebagai masa transisi hingga terpilihnya kepemimpinan definitif melalui Musdalub.
“Penunjukan Plt harus ditempatkan sebagai solusi transisi, bukan sebagai pengganti proses demokratis organisasi,” demikian sikap Cipayung Plus Kalteng.
Menanggapi desakan tersebut, Plh Ketua DPD KNPI Kalteng, Arifudin R Sehe, mengatakan kritik dan penolakan dari organisasi kepemudaan (OKP) merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, OKP merupakan bagian dari anggota KNPI yang berhimpun dalam organisasi tersebut. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan tetap akan diperhatikan dan diteruskan kepada DPP KNPI.
“Memang wajar ketika ada kritikan dan penolakan yang dilakukan OKP. Karena OKP-OKP tersebut bagian dari anggota KNPI yang berhimpun,” kata Arifudin.
Ia menegaskan, aspirasi Cipayung Plus maupun OKP lainnya akan disampaikan kepada DPP KNPI untuk mendapatkan tanggapan dan keputusan sesuai mekanisme organisasi.
“Aspirasi kawan-kawan OKP juga akan saya sampaikan kepada DPP KNPI untuk memutuskan dan menanggapi pernyataan itu,” ujarnya.
Arifudin menjelaskan, penunjukan dirinya sebagai Plh bukan untuk mengambil alih kepemimpinan secara permanen. Posisi tersebut, kata dia, hanya untuk mengisi kekosongan sementara di tubuh KNPI Kalteng.
“Penunjukan Plh ketua ini hanya sekadar mengisi kekosongan yang terjadi di KNPI Kalteng,” jelasnya.
Ia menyebut Ketua DPD KNPI Kalteng, Muhammad Alfian Mawardi, saat ini sedang disibukkan dengan urusan keluarga dan pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pengisian posisi sementara agar aktivitas organisasi tetap berjalan.
Di tengah polemik tersebut, Arifudin juga menyatakan tidak akan mempertahankan jabatannya apabila keberadaannya justru dinilai tidak baik bagi organisasi.
“Jika memang saya harus mundur dari Plh, saya akan mundur demi kebaikan organisasi,” tegasnya.
Sementara itu, Cipayung Plus tetap meminta DPP KNPI segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Musdalub. Mereka menilai forum tersebut diperlukan untuk menentukan kepemimpinan definitif sekaligus memberikan kepastian terhadap arah organisasi.
Dengan demikian, dinamika kepemimpinan KNPI Kalteng kini berada pada dua tuntutan utama, yakni keberadaan kepemimpinan sementara untuk menjaga roda organisasi dan dorongan agar segera dilakukan Musdalub untuk menentukan kepemimpinan definitif. (sb/*)
