Dewan Soroti Titik Api Karhutla yang Sulit Dijangkau
SB, SAMPIT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyoroti masih adanya titik api yang sulit dijangkau dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam upaya memadamkan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pihaknya mendukung perpanjangan status tanggap darurat karhutla hingga 15 Oktober 2026. Keputusan tersebut dinilai sesuai dengan kondisi di lapangan yang masih menunjukkan adanya titik api.
“Kita sepakat dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk bahu-membahu bersama masyarakat dalam penanganan karhutla. Kita sepakat memperpanjang status penanganan selama 15 hari sampai 15 Oktober,” kata Rimbun, Sabtu (3/9/2026).
Menurutnya, berdasarkan laporan Tim Satgas Penanganan Karhutla, masih terdapat sekitar 30 titik api di wilayah seberang Kecamatan Seranau dan Desa Satiruk. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan agar kebakaran tidak meluas dan asap dapat segera ditangani.
Ia menilai kinerja Satgas Karhutla selama ini telah maksimal. Namun, kondisi geografis menjadi tantangan karena sejumlah titik api berada jauh dari akses sungai maupun infrastruktur darat.
“Kalau saya melihat kinerja Satgas sudah maksimal. Namun, ada titik-titik api yang memang sulit terjangkau. Ada titik yang sampai tujuh atau delapan kilometer dari pinggir alur sungai atau infrastruktur darat. Ini juga menjadi kesulitan kita,” ujarnya.
Dia menjelaskan, titik api yang masih dapat dijangkau dalam radius sekitar dua kilometer relatif lebih mudah ditangani. Sebaliknya, lokasi yang lebih jauh membutuhkan dukungan transportasi dan peralatan tambahan.
DPRD Kotim juga mendukung penguatan penanganan karhutla melalui anggaran yang telah tersedia. Menurut Rimbun, pemerintah pusat memberikan dukungan sekitar Rp15 miliar, sedangkan Pemkab Kotim mengalokasikan sekitar Rp5 miliar melalui APBD murni dan sekitar Rp2 miliar melalui APBD perubahan.
“Dengan anggaran yang ada, kita dibantu pemerintah pusat kurang lebih Rp15 miliar. Secara teknis melalui BPBD, kita juga menyiapkan anggaran penanganan karhutla di APBD murni Rp5 miliar dan APBD perubahan kurang lebih Rp2 miliar,” tambahnya.
Meski dukungan anggaran tersedia, pengadaan peralatan menjadi kendala tersendiri. Tingginya kebutuhan peralatan pemadam di berbagai daerah membuat sejumlah perlengkapan sulit diperoleh.
“Kesulitannya, uang ada, tetapi barang yang akan kita cari ini agak kesulitan,” ungkapnya.
Selain akses menuju lokasi, kondisi cuaca dan asap juga dapat menghambat mobilisasi petugas melalui jalur darat maupun air. Karena itu, Rimbun menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau serta mencegah meluasnya karhutla. (f1/sb)
