Pemkab Kapuas Perkuat EHDW Percepatan Pencegahan Stunting
SB, KUALA KAPUAS — Pemerintah Kabupaten Kapuas memperkuat kapasitas dan pemanfaatan data Electronic Human Development Worker (EHDW) sebagai bagian dari upaya mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di daerah.
Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kapuas Fery Noah saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Monitoring Evaluasi EHDW di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas, pada Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kapuas, kepala OPD, camat, kepala desa, TP PKK, serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Hadir pula narasumber dari DPMD Kapuas dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.
Fery mengatakan pencegahan stunting merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan dan perlindungan sosial perlu dilakukan secara terpadu.
“Pencegahan stunting bukan hanya berbicara mengenai penanganan masalah kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun generasi Kabupaten Kapuas yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas,” ujar Fery.
Menurutnya, KPM memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan pemerintahan desa. KPM membantu mengidentifikasi sasaran, memantau kondisi masyarakat, serta mendorong keterpaduan intervensi pembangunan manusia di tingkat desa.
Fery menegaskan data EHDW tidak boleh hanya menjadi kebutuhan administrasi, tetapi harus menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
“Data adalah dasar dalam mengambil keputusan pembangunan. Oleh sebab itu, saya meminta kepada seluruh KPM untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Pastikan setiap data yang diinput dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dan dilakukan secara tepat waktu,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala desa memberikan dukungan dan pendampingan kepada KPM, sementara perangkat daerah terkait diharapkan memanfaatkan data EHDW dalam menyusun program dan kegiatan agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran.
Fery menambahkan, percepatan pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah dan desa, tenaga kesehatan, TP Posyandu, TP PKK, kader hingga KPM.
“Dengan demikian, kegiatan peningkatan kapasitas dan monitoring evaluasi EHDW ini bukan hanya kegiatan teknis penginputan data, tetapi merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih terencana, terintegrasi dan berbasis data,” katanya. (hms/f4)
