Siyono Klaim Kantongi 16 Dukungan, Peluang Pimpin Golkar Kotim Makin Kuat
SB, SAMPIT – Bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin mengerucut. Siyono, S.Sos mengklaim telah mengantongi dukungan 16 dari total 22 pemegang hak suara menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kotim periode 2025-2030.
Dukungan tersebut berasal dari sejumlah Pengurus Kecamatan (PK), Dewan Pertimbangan (Wantim), serta organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar.
Jika dukungan tersebut bertahan hingga Musda, posisi Siyono terbilang kuat karena telah menguasai mayoritas suara yang diperebutkan. Siyono mengatakan dirinya siap mengikuti Musda dan mengapresiasi dukungan yang terus mengalir.
“Kita tinggal menunggu pelaksanaan Musda kapan. Kita siap maju, apalagi saat ini dorongan dan dukungan yang diberikan kepada kami sangat luar biasa. Kami berterima kasih atas kepercayaan ini, mari kita jaga dan kawal hingga pelaksanaan Musda,” kata Siyono, Selasa (6/10/2026).
Dukungan yang diklaim telah diterima Siyono antara lain berasal dari Wantim serta PK Pulau Hanaut, Seranau, Mentaya Hilir Selatan, Kota Besi, Telawang, Baamang, Cempaga Hulu, Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Antang Kalang dan Bukit Santuai. Selain itu, dukungan juga disebut datang dari Ketua Al-Hidayah, Ketua KPPG dan Ketua HWK.
Adapun total pemegang hak suara dalam Musda Golkar Kotim berjumlah 22 suara. Rinciannya terdiri dari 17 PK kecamatan, serta masing-masing satu suara dari DPD Golkar Provinsi Kalteng, DPD Golkar Kotim, Wantim, organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Partai Golkar.
Langkah Siyono maju dalam bursa Ketua DPD Golkar Kotim sebelumnya sempat terkendala persyaratan organisasi. Siyono diketahui belum pernah menjabat sebagai pengurus Partai Golkar di semua tingkatan.
Namun, DPP Partai Golkar kemudian memberikan persetujuan melalui mekanisme diskresi. Persetujuan tersebut tertuang dalam surat DPP Partai Golkar Nomor B-1095/DPP/GOLKAR/VIII/2026 tertanggal 12 Agustus 2026.
Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia itu menyebutkan diskresi diberikan setelah mempertimbangkan komitmen Siyono untuk meningkatkan perolehan suara dan jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Kotim.
Meski memberikan persetujuan, DPP tetap menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai Ketua DPD Golkar Kotim berada di tangan peserta Musda sebagai pemegang hak suara yang sah.
Jika dipercaya memimpin Golkar Kotim, Siyono berkomitmen merangkul seluruh kader dan menghapus sekat-sekat internal setelah Musda.
“Golkar harus menjadi rumah besar bagi seluruh kader. Tidak boleh ada sekat-sekat setelah Musda. Siapa yang memiliki niat membesarkan partai adalah sahabat perjuangan kita,” tegasnya.
Mantan Camat Parenggean dan kepala desa tersebut mengatakan penguatan struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan akan menjadi salah satu prioritasnya.
Ia juga menargetkan Golkar Kotim semakin dekat dengan masyarakat, meningkatkan perolehan suara, menambah kursi di DPRD serta memenangkan berbagai agenda politik ke depan.
“Golkar harus hadir memberikan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Siyono.
Dukungan terhadap diskresi DPP juga disampaikan PK Golkar Cempaga Hulu. Ketua PK Cempaga Hulu, Sugianto, bersama jajaran menyatakan mendukung kebijakan DPP yang memberikan persetujuan kepada Siyono untuk maju dalam Musda.
Sugianto menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga soliditas dan keberlangsungan organisasi Golkar di Kotim.
“Kami meyakini kebijakan ini diambil demi menjaga persatuan, kesatuan, dan kelancaran roda organisasi Partai Golkar di Kabupaten Kotim,” ungkapnya.
PK Cempaga Hulu juga menyatakan siap menjadikan keputusan DPP tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musda.
Dukungan serupa datang dari Ketua PK Golkar Seranau, M. Fahrurazi. Ia mengatakan dukungan diberikan dengan harapan Golkar Kotim semakin besar dan solid.
“Kita harus berakhlak dan bertata krama dalam menilai kemampuan dan kesadaran diri untuk membesarkan Partai Golkar ini tanpa mengesampingkan calon yang lain,” ujarnya.
Ia juga menilai diskresi DPP penting untuk memastikan setiap calon memiliki kesempatan mengikuti proses Musda.
“Diskresi diperlukan agar tidak ada lagi sifat menjegal calon lain yang mau bekerja untuk membesarkan Partai Golkar, suara Golkar, suara rakyat,” tegas Fahrurazi.
Ia berharap panitia Musda memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon dan menjalankan proses pemilihan secara terbuka serta sesuai mekanisme organisasi.
Meski dukungan terhadap Siyono terus menguat, pelaksanaan Musda Golkar Kotim hingga kini belum memiliki kepastian jadwal.
Musda sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026, kemudian diundur menjadi Agustus. Namun hingga memasuki Oktober 2026, agenda tersebut belum juga terlaksana.
Dengan klaim 16 dukungan dari total 22 suara, pertarungan menuju kursi Ketua DPD Golkar Kotim kini tinggal menunggu kepastian pelaksanaan Musda dan proses pemilihan resmi. (f1/sb)
