Menhut Cuma Numpang Tidur di Sampit, DPRD Kotim: Jangan Bikin Laporan ABS ke Presiden
SB, SAMPIT – Harapan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) agar Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni melihat langsung keganasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pupus.
Menteri yang sempat menginap di salah satu hotel di Sampit itu justru langsung bertolak ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Rabu (14/10/2026), tanpa meninjau lokasi kebakaran yang masih membutuhkan penanganan serius.
Kondisi ini memantik kekecewaan Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah. Ia menyayangkan kesempatan yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk menyaksikan langsung kondisi karhutla di daerah justru berlalu tanpa kunjungan ke lapangan.
“Jangan sampai nanti kembali ke pusat membuat laporan asal bapak senang (ABS), seolah-olah kondisi karhutla baik-baik saja. Bagaimana laporan yang disampaikan jika tidak ke lapangan,” tegas Juliansyah.
Pernyataan keras itu menjadi sorotan di tengah perjuangan daerah menghadapi karhutla. Menurut Juliansyah, persoalan kebakaran tidak cukup hanya dilihat dari laporan di atas meja. Pemerintah pusat perlu menyaksikan sendiri kondisi kawasan terdampak, kesulitan petugas memadamkan api, serta ancaman kebakaran di lahan gambut yang tidak mudah ditangani.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengingatkan, laporan kepada Presiden Prabowo Subianto harus menggambarkan kenyataan sebenarnya. Jangan sampai kondisi di lapangan yang membutuhkan penanganan ekstra justru terkesan terkendali ketika dilaporkan ke pemerintah pusat.
“Harusnya menteri melihat langsung kondisi Kotim, karena kondisinya sudah luar biasa memprihatinkan. Laporan kepada atasan, termasuk Presiden, harus sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Bagi Juliansyah, kunjungan Menhut semestinya menjadi momentum penting untuk memastikan persoalan karhutla di Kotim mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Dengan turun langsung, menteri dapat mengetahui hambatan yang dihadapi petugas sekaligus mengidentifikasi dukungan yang diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Namun, tanpa peninjauan ke lokasi, kesempatan untuk melihat langsung persoalan tersebut tidak terlaksana. Padahal, masyarakat berharap kedatangan pejabat pusat membawa lebih dari sekadar agenda perjalanan, yakni perhatian nyata terhadap kondisi daerah yang tengah berjuang menghadapi karhutla.
“Kami warga Kotim sudah mengharapkan kehadiran Menteri agar melihat langsung kondisi di sini dan menyampaikannya kepada Presiden, supaya ada solusi dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Kini, pertanyaan yang mengemuka bukan sekadar mengapa agenda peninjauan dibatalkan, melainkan bagaimana kondisi nyata karhutla di Kotim akan sampai ke meja Presiden. Masyarakat membutuhkan penanganan konkret, bukan sekadar laporan yang berpotensi tidak menggambarkan beratnya situasi di lapangan.
Di tengah ancaman karhutla, Juliansyah berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kesulitan daerah. Sebab, tanpa melihat langsung kondisi yang terjadi, kebutuhan masyarakat dan petugas berisiko tidak tergambar secara utuh dalam pengambilan kebijakan. (f1/sb)
