Pemko Palangka Raya Hitung Kerugian Karhutla 2026, Fairid: Dampak Dialami Masyarakat Jadi Perhatian
SB, PALANGKA RAYA – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kota Palangka Raya sepanjang 2026 tidak hanya meninggalkan persoalan kabut asap dan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui besarnya dampak tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berencana melakukan evaluasi dan penghitungan kerugian secara menyeluruh.
Hingga kini, pemerintah kota belum menetapkan angka pasti kerugian ekonomi akibat karhutla. Penghitungan masih menunggu hasil evaluasi dengan melihat perkembangan perekonomian daerah pada kuartal IV atau periode Oktober hingga Desember 2026.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, evaluasi tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama dampak yang secara langsung dirasakan masyarakat.
"Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga," kata Fairid, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, masyarakat menjadi perhatian utama dalam proses penghitungan kerugian. Pemerintah ingin memperoleh gambaran nyata mengenai dampak yang ditimbulkan karhutla terhadap kehidupan warga, termasuk aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kabut asap dan kekeringan.
"Yang terutama kami menghitung kerugian kan ke masyarakatnya," tegasnya.
Tidak hanya menghitung kerugian ekonomi masyarakat, Pemko Palangka Raya juga mempertimbangkan dampak karhutla terhadap lingkungan, khususnya kawasan hutan dan taman nasional.
Namun, Fairid mengakui bahwa penghitungan kerusakan di kawasan konservasi membutuhkan kajian lebih lanjut. Pemerintah masih perlu menentukan metode yang tepat untuk mengukur tingkat kerusakan lingkungan tersebut.
"Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu," ungkapnya.
Fairid menjelaskan, perkembangan perekonomian daerah selama tiga bulan terakhir tahun ini akan menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah. Data tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana karhutla memengaruhi aktivitas ekonomi di Palangka Raya.
"Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir ya, kuartal keempat," tutup Fairid.
Melalui evaluasi tersebut, Pemko Palangka Raya berharap dapat memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai dampak karhutla 2026, baik terhadap perekonomian masyarakat maupun kondisi lingkungan.
Hasil penghitungan nantinya juga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperkuat langkah penanganan dan mengantisipasi dampak karhutla pada masa mendatang. (sb/*)
