Nasib 1.805 PPPK Paruh Waktu Kotim Menunggu Kepastian, Pemkab Soroti Anggaran Gaji
SB, SAMPIT – Harapan 1.805 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu masih menunggu kepastian. Pasalnya, pemerintah daerah hingga kini belum menerima petunjuk teknis maupun surat resmi dari pemerintah pusat.
Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengatakan informasi pengalihan status tersebut memang sudah berkembang di tingkat pusat. Namun, mekanisme dan tahapan pelaksanaannya belum diketahui secara pasti.
“Memang ada informasi yang berkembang, yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kita belum tahu mekanismenya bagaimana, karena belum ada surat pemberitahuan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui kesepakatan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara pada 6 November 2026 menyetujui peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kamaruddin menegaskan, perubahan status itu bukan pengangkatan menjadi PNS, melainkan peningkatan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Di Kotim sendiri, sebanyak 1.805 PPPK paruh waktu telah mendapatkan perpanjangan kontrak setelah masa kerja sebelumnya berakhir pada September 2026.
Namun, rencana pengalihan status tersebut menyisakan persoalan pembiayaan. Sebab, selama ini gaji PPPK paruh waktu masih ditanggung melalui APBD, sedangkan penggajian PPPK penuh waktu dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kalau tidak ada alokasi DAU dari pusat, pasti kesulitan semua daerah, karena alokasi gajinya kan bertambah besar,” ungkap Kamaruddin.
Ia berharap pemerintah pusat tidak hanya menetapkan kebijakan peningkatan status, tetapi juga menyiapkan dukungan anggaran agar pemerintah daerah tidak terbebani tambahan belanja pegawai.
Di sisi lain, kebutuhan ASN di Kotim masih cukup tinggi, terutama tenaga pendidik. Setiap tahun rata-rata sekitar 200 ASN memasuki masa pensiun, dengan jumlah cukup banyak berasal dari kalangan guru.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pelayanan publik terus meningkat, sementara rekrutmen yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menggantikan pegawai yang memasuki masa purna tugas.
Pemkab Kotim pun berharap kejelasan kebijakan dan dukungan pembiayaan dari pusat segera diterbitkan, sehingga nasib ribuan PPPK paruh waktu sekaligus kebutuhan tenaga pelayanan publik di daerah mendapat kepastian. (f1/sb)
