Lewati ke konten utama
Pemkab Katingan

Kesbangpol Katingan Ikuti Verifikasi Usulan Formasi Jabatan Pranata Humas Bersama Komdigi RI

Redaksi 11-11-2026, 13:02 WIB 1 menit baca
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Katingan, Korry Gorazon, mengikuti Verifikasi dan Validasi  Usulan Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas secara daring bersama Komdigi RI, pada Selasa (10/11/2026). (FOTO:ISTIMEWA)
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Katingan, Korry Gorazon, mengikuti Verifikasi dan Validasi Usulan Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas secara daring bersama Komdigi RI, pada Selasa (10/11/2026). (FOTO:ISTIMEWA)

SB, KASONGAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Katingan mengikuti kegiatan Verifikasi dan Validasi (Verval) usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI secara daring, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut diikuti oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Katingan, Korry Gorazon. Pelaksanaan verifikasi dan validasi ini bertujuan memastikan kebutuhan jabatan Pranata Humas sekaligus mendukung penguatan pengelolaan informasi publik dan optimalisasi fungsi kehumasan di lingkungan instansi pemerintah.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Katingan, Drs. Roby, MAP mengatakan, jika mereka merupakan satu dari tujuh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mengajukan usulan kebutuhan formasi JFT Pranata Humas.

“Dalam kegiatan tersebut, kita bergabung dengan sejumlah instansi dan pemerintah daerah lainnya, di antaranya BRIN, Kabupaten Bogor, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Bandung,” ujarnya.

Khusus untuk Kesbangpol Katingan, proses verifikasi dan validasi dilaksanakan pada sesi III pukul 13.00 WIB dengan dipandu verifikator Komdigi RI, Dina Andin. Proses tersebut dilakukan melalui wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen dan bukti dukung secara langsung atau real-time.

Adapun aspek yang menjadi penilaian meliputi pengelolaan saluran publikasi resmi instansi, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Selain itu, verifikator juga menelaah kelengkapan dokumen administrasi pendukung, antara lain Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP), serta laporan kinerja kehumasan.

Roby menjelaskan, hasil verifikasi dan validasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno Komdigi RI sebelum diterbitkan surat rekomendasi resmi mengenai jumlah kebutuhan formasi JFT Pranata Humas Kabupaten Katingan.

“Rekomendasi teknis tersebut nantinya menjadi dasar bagi Kesbangpol Katingan dalam mengusulkan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di bidang kehumasan,” tuturnya. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard