DPRD Kotim Soroti Ketimpangan Pendidikan, Pemerataan Fasilitas dan Guru Jadi Perhatian

SB, SAMPIT - Pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Kesenjangan fasilitas sekolah, keterbatasan tenaga pendidik hingga sulitnya akses menuju sekolah masih ditemukan, terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah mengatakan, persoalan pemerataan pendidikan perlu mendapat perhatian serius. Hal itu berdasarkan sejumlah temuan saat pihaknya melakukan kunjungan lapangan ke berbagai wilayah di Kotim.

"Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di Kotim, terutama antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan pedalaman. Dalam berbagai kunjungan lapangan, kami masih menemukan hal yang menjadi catatan," kata Riskon, Jumat (13/11/2026).

Riskon menyebutkan, kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, serta akses menuju sekolah menjadi sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani.

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa dibatasi kondisi geografis tempat tinggalnya. Karena itu, perbedaan kondisi antara perkotaan, pedesaan, dan pedalaman tidak boleh menjadi alasan terjadinya ketimpangan pelayanan pendidikan.

Riskon menilai, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan pendidikan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masing-masing wilayah. Sekolah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas maupun tenaga pendidik harus mendapat perhatian dan prioritas dalam program pembangunan.

"Sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik harus mendapatkan perhatian serta prioritas dalam program pembangunan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar perencanaan anggaran pendidikan tidak hanya terfokus pada pembangunan dan peningkatan fasilitas di kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan penanganan lebih mendesak.

Selain itu, Riskon meminta pemerintah daerah memaparkan langkah konkret beserta landasan kebijakan untuk memperkecil kesenjangan pendidikan. Upaya tersebut harus mencakup pemerataan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil.

"Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan setiap wilayah. Jangan sampai masyarakat di pedesaan dan pedalaman terus menghadapi keterbatasan fasilitas maupun tenaga pendidik," ujarnya.

Menurut Riskon, ketersediaan tenaga pendidik yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Keberadaan sekolah saja tidak cukup apabila tidak didukung jumlah dan distribusi guru yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

Begitu pula dengan kondisi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung pembelajaran yang harus diperhatikan. Kemudahan akses menuju lokasi pendidikan juga perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Ia berharap pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan Kotim. Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Riskon optimistis, melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan pedalaman dapat dikurangi.

"Dengan begitu, seluruh anak di Kotim memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagai bekal meningkatkan sumber daya manusia yang pada akhirnya bertujuan untuk kemajuan daerah juga," pungkasnya. (f1/sb)