Pemkab Kapuas Siapkan Inspeksi Kelayakan Operasional terhadap 13 Dapur MBG
SB, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mempersiapkan inspeksi kelayakan operasional terhadap 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat yang dibahas dalam kegiatan di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas, Selasa (10/11/2026).
Persiapan inspeksi tersebut turut melibatkan jajaran Bapperida dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, termasuk sekretaris, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), serta tim Kesehatan Lingkungan (Kesling) dan Kesehatan Keluarga (Kesga).
Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas, Ahmad M. Saribi, mengatakan inspeksi ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri terkait inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah.
“Persiapan ini penting agar pelaksanaan inspeksi terhadap 13 SPPG di Kabupaten Kapuas dapat berjalan terarah dan sesuai pedoman. Kita ingin memastikan setiap dapur yang melayani program MBG benar-benar memenuhi standar operasional, terutama dari sisi keamanan pangan, kebersihan, dan sanitasi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, dibahas mekanisme pemeriksaan, indikator penilaian, serta pembagian tugas antarinstansi. Hasil inspeksi nantinya menjadi dasar pemberian rekomendasi terhadap kelayakan operasional masing-masing SPPG, mulai dari layak beroperasi, layak dengan kewajiban perbaikan, hingga tidak layak beroperasi.
Mengacu pada pedoman Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 14 indikator utama dalam daftar pemeriksaan kelayakan operasional SPPG. Salah satu aspek dengan bobot penilaian terbesar adalah keamanan pangan, yakni 65 persen, yang meliputi kualitas air bersih, rantai dingin, kondisi peralatan memasak, sanitasi dasar, serta kebersihan lingkungan dapur.
Selain itu, pemeriksaan juga mencakup aspek legalitas, seperti kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal, serta ketersediaan fasilitas pendukung pengawasan, termasuk kamera CCTV.
Berdasarkan klasifikasi BGN, SPPG yang dinyatakan layak dapat melanjutkan operasional. Sementara dapur yang memiliki kekurangan minor tetap dapat beroperasi dengan kewajiban melakukan perbaikan. Adapun SPPG yang memerlukan perbaikan mayor dapat dikenai penghentian operasional sementara hingga persyaratan dipenuhi. Jika dinyatakan tidak layak, operasional dapur dapat dihentikan secara permanen.
Saribi menambahkan, keterlibatan Dinas Kesehatan, khususnya tim Kesling dan Kesga, menjadi bagian penting untuk memastikan aspek kesehatan lingkungan dan pemenuhan standar gizi turut diperiksa secara menyeluruh.
“Kami berharap seluruh proses penilaian dapat berjalan objektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat. Tujuan akhirnya adalah memastikan layanan MBG di Kabupaten Kapuas berjalan aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (f4)
