Harga Kelapa Anjlok, Eddy Mashamy Desak Pemkab Kotim Lindungi Petani
SB, SAMPIT – Nasib petani kelapa dalam di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan. Harga jual yang hanya berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 per biji dinilai terlalu rendah dan belum sebanding dengan biaya perawatan hingga panen yang harus dikeluarkan petani.
Anggota DPRD Kotim Dapil III dari Fraksi PAN, Eddy Mashamy, meminta pemerintah daerah segera turun tangan membenahi tata niaga kelapa agar petani tidak terus merugi.
"Petani kita bekerja keras dari pagi sampai sore. Namun, ketika panen tiba, harga justru tidak berpihak kepada mereka. Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," tegas Eddy, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, harga yang layak bagi petani seharusnya berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp4.000 per biji. Dengan harga tersebut, pekebun diharapkan bisa memperoleh keuntungan setelah dikurangi biaya perawatan, upah panen, dan transportasi.
Ia menjelaskan, kelapa merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat di wilayah Dapil III. Karena itu, anjloknya harga komoditas tersebut berpotensi memukul ekonomi keluarga petani yang selama ini menggantungkan pendapatan dari perkebunan kelapa.
Eddy mendesak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim segera mengevaluasi rantai distribusi dan tata niaga kelapa.
"Pemerintah perlu mempertemukan petani, pengepul, dan perusahaan pengolahan untuk mencari solusi. Jangan sampai petani selalu berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga jual," ujarnya.
Selain pembenahan tata niaga, ia mendorong penguatan kelompok tani, koperasi, dan BUMDes agar petani memiliki posisi tawar lebih kuat melalui penjualan secara kolektif.
Eddy juga meminta pemerintah membuka peluang pengembangan industri pengolahan kelapa di daerah. Menurutnya, kelapa tidak seharusnya hanya dijual dalam bentuk buah utuh, tetapi perlu diolah menjadi kopra, minyak kelapa, santan, briket arang, hingga produk berbahan sabut dan tempurung.
"Kalau industri pengolahan lokal tumbuh, nilai tambah kelapa bisa dinikmati masyarakat sendiri. Ini juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru," katanya.
Ia turut mengusulkan kesepakatan harga acuan yang melibatkan pemerintah, petani, dan pelaku usaha, disertai dukungan bibit unggul, pupuk, peralatan panen, serta perbaikan infrastruktur perkebunan.
Eddy menegaskan akan terus membawa persoalan tersebut sebagai aspirasi petani di DPRD Kotim.
"Petani kelapa adalah pejuang ekonomi keluarga. Jika mereka sejahtera, Kotim pun akan kuat. Mari kita selamatkan harga kelapa dan petani kita," pungkasnya. (f1/sb)