Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

Harapkan Daerah Kebagian DBH Perdagangan Karbon

Redaksi 19-09-2024, 09:32 WIB 1 menit baca
Bupati Kabupaten Kotim, H Halikinnor ketika diwawancara oleh wartawan tentang berdirinya PT RMU. (FOTO:ABU)
Bupati Kabupaten Kotim, H Halikinnor ketika diwawancara oleh wartawan tentang berdirinya PT RMU. (FOTO:ABU)

SB, SAMPIT - Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah mendapat bagian dana bagi hasil (DBH) dari perdagangan karbon sehingga bisa membantu pendanaan pembangunan daerah.

Halikinnor menilai pengusulan DBH ini merupakan satu hal yang wajar pasalnya perusahan tersebut beroperasi di wilayah setempat.

"Di daerah kita ini ada PT RMU (Rimba Makmur Utama) bergerak di bidang penjualan karbon. Setoran mereka ke pusat sangat besar. Kami berharap, daerah juga kebagian melalui dana bagi hasil atau DBH. Wajar kan kita berharap karena aktivitas perusahaan ini di daerah kita," kata Halikinnor, Kamis (19/9/2024).

Menurut Halikinnor, perdagangan karbon (carbon trading) menjadi peluang besar bagi Indonesia, termasuk Kotim yang masih memiliki hutan alami.

Selain berkomitmen melestarikan hutan, pemerintah daerah berharap daerah ini juga mendapat hasil berupa bagian dana dari program ini.

Halikinnor menilai DBH perdagangan karbon bukan hal mustahil. Dia mencontohkan, dua tahun terakhir Kotawaringin Timur dan daerah penghasil sawit di Indonesia mendapat DBH dari sawit.

DBH itu juga awalnya tidak ada. Namun setelah diusulkan ke pusat melalui Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang dibentuk, akhirnya disetujui pembagian DBH sawit untuk daerah penghasil.

"Tahun 2023 kita dapat Rp46 miliar dan tahun 2024 ini Rp41 miliar. Ini kan sangat membantu daerah kita. Saya berharap di perdagangan karbon ini kita juga dapat DBH seperti halnya DBH sawit itu," ujarnya.

Halikinnor menambahkan, secara langsung keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan karbon sudah dirasakan manfaatnya. Selain melalui program tanggung jawab sosial atau CSR (corporate sosial responsibility), perusahaan juga membantu berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.

"Pemerintah daerah tentu berharap kontribusi perusahaan untuk membantu pembangunan daerah dan masyarakat terus ditingkatkan, selain melalui CSR. Ini demi masyarakat kita juga," tutupnya. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard