SB, KUALA KAPUAS - Workshop yang dilaksanakan Diapresiasi Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas. Dimana workshop dengan tema Peran Perempuan Dalam Dunia Politik dan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Untuk Pencapaian Keterwakilan 30 Persen di Parlemen, Selasa (15/11/2022) lalu.

Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat., MM., MT., membuka kegiatan tersebut, hadir juga Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes, ST., Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas Lawin, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas Sera Sintanola, dan anggota Kaukus Perempuan DPRD Kabupaten Kapuas, narasumber, perwakilan Forkopimda, serta para peserta.

"Kita apresiasi atas pelaksanaan workshop oleh Kaukus Perempuan Parlemen Kapuas," ucap Wakil Ketua I DPRD Kapuas Yohanes.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas ini mengakui banyak manfaat yang diperoleh kaum perempuan tentang politik dan parlemen, karena peran perempuan juga penting di parlemen.

Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat, menyampaikan apresiasi atas digagasnya kegiatan workshop ini, dan luar biasa terutama kaum perempuan untuk mengetahui perpolitikan pasti akan tertarik.

"Kegiatan ini sangat baik. Sehingga melalui kegiatan ini, mimpi saya 70 persen perempuan di parlemen Kapuas. Sekali lagi apresiasi kaukus perempuan parlemen dan dorongan semangat kepada kaum perempuan terjun ke dunia politik," kata Ben.

Ketua Panitia Hj Siti Rusyida mengatakan workshop bertujuan memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran perempuan di bidang politik, serta strategi meningkatkan partisipasi peran perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kapuas.

"Peserta 60 orang berasal dari berbagai wilayah Daerah Pemilihan (Dapil), dan simpatisan kader-kader partai politik Kabupaten Kapuas. Narasumber Prof Salidin Ghalib Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalsel dan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas," katanya.

Sementara Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas Sera Sintanola, Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kapuas melakukan workshop bertujuan dengan terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender, dan mendorong pencapaian kuota 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen, serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.

"Perempuan harus berperan dalam politik karena undang-undang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen. Perempuan merupakan bagian obyek pembangunan dan memiliki hak kewajiban untuk mewujudkan kehidupan demokratis bagi isu perempuan dan anak," ucapnya.

Kemudian, kata Sekretaris Komisi IV ini, upaya penguatan kapasitas perempuan secara merata, mendukung gerakan lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Sehingga melalui KPPI diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, berkualitas, dan berkeadilan serta dapat mengambil peran dan solusi regulasi sistem serta partisipasi politik. Sehingga mempersiapkan perempuan yang handal.

“Saya berharap kader perempuan dapat benar-benar memahami arti politik, dan bagaimana peran perempuan dalam politik dunia di parlemen sebagai salah satu unsur kebijakan kebijakan pemerintah,” tegasnya. (dm)