Siapkan Strategi Tambal Sulam APBD Guna Hadapi Efisiensi Anggaran
SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan strategi tambal sulam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menghadapi pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Sanggul Lumban Gaol, mengungkapkan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, banyak sektor yang harus mengalami efisiensi, termasuk pembangunan, belanja daerah, belanja pegawai, hingga perjalanan dinas.
“Kami sudah melakukan berbagai penyesuaian dan akan dievaluasi kembali. Harapannya, setelah Bupati definitif dilantik, kita bisa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan visi-misi daerah dan arahan pemerintah pusat,” kata Sanggul, Jumat (21/2/2025).
Ia menjelaskan, pemangkasan dana transfer ke daerah untuk Kotim mencapai hampir 50 persen. Dari total dana sekitar Rp300 miliar yang seharusnya diterima, dana tersebut dipangkas sekitar Rp141 miliar.
Menurut Sanggul, pemerintah pusat menekankan program strategis seperti ketahanan pangan, penanggulangan stunting, serta pemberian makanan tambahan dan bergizi gratis, yang menjadi prioritas utama saat ini.
“Pemangkasan terbesar berasal dari dana infrastruktur, yang dipangkas cukup signifikan. Namun, karena infrastruktur sangat penting, kami akan mengupayakan solusi dengan melakukan penyesuaian APBD agar program pembangunan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Lanjutnya, pemerintah daerahakan menyusun simulasi anggaran untuk menentukan program mana yang harus diprioritaskan, serta program mana yang bisa ditunda atau dikurangi dalam proses perubahan APBD ke depan.
“Pembahasan efisiensi ini sudah kita mulai sejak Senin (10/2/2025) lalu, dan saat ini kami masih menunggu pelantikan Bupati Kotim untuk menyusun RPJMD serta APBD perubahan,” jelasnya.
Sanggul menambahkan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) menjadi salah satu dinas yang paling terdampak karena anggaran mereka sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Kami berharap, dengan strategi tambal sulam APBD, berbagai program pembangunan, terutama infrastruktur, tetap dapat dilaksanakan meski dengan anggaran terbatas," tutupnya. (f1/sb)
