Pemkab Kotim Evaluasi Ekskavator Ditiap Kecamatan
SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan mengevaluasi keberadaan ekskavator yang ada di setiap kecamatan.
Hal ini sebagai langkah agar keberadaan alat berat tersebut bisa digunakan secara maksimal bagi masyarakat di wilayah itu.
"Alat berat ini akan segera dievaluasi. Kami ingin keberadaan ekskavator bisa dirasakan masyarakat secara maksimal," kata Bupati Kotim Halikinnor, Kamis (15/5/2025)
Diketahui, Pemkab Kotim telah membeli ekskavator untuk setiap kecamatan. Pengelolaan ini dilakukan dimasing-maisng Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dibawah kendali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim.
Seiring perjalanannya, munculnya informasi bahwasanya program ini terkesan gagal hingga pinjam pakai alat berat itu cenderung dimonopoli sebuah kelompok hingga kondisi alat berat itu menjadi tidak terawat.
Menanggapi hal itu, Halikinnor membantah kalau program ini gagal, dia menceritakan kalau program alat berat ini awalnya hanya diprioritaskan disejumlah Kecamatan. Namun karena wilayah lain menuntut harus ada pemerataan. Makanya pihaknya berupaya secara maksimal dalam pengadaan alat berat ini.
"Setelah dievaluasi, contoh di Pulau Hanaut itu tidak maksimal karena biaya mobilisasinya tidak ada dalam anggaran," ujar Halikinnor.
Dari kejadian ini, Sehingga pihaknya akan mengevaluasi keberadaan alat berat tersebut, bahkan dalam waktu dekat akan diambil langkah penarikan jika keberadaan alat berat ini tidak maksimal.
Kendati demikian, dia menilai keberadaan keberadaan ekskavator yang ada di setiap kecamatan ini berjalan lancar dan sukses. Hal itu nampak terlihat dari pembangunan irigasi para petani yang telah terbangun semua.
"Jadi kedepannya akan dievaluasi semua alat berat ini ditiap Kecamatan," imbuh Halikinnor.
Dia mengakui, saat ini berdasarkan hasil data inventarisir pihaknya pemanfaatan alat berat yang kurang maksimal ini berada di Kecamatan Pulau Hanaut.
"Sementara yang tidak maksimal itu ada Pulau Hanaut. Kalau yang lain ada yang kondisi rusak, nanti akan dievaluasi. Kalau memang diperlukan pasti tetap ditindaklajuti karena kita juga masih memerlukan untuk Dinas PU atau Dinas Lingkungan Hidup," tutupnya. (f1/sb)
