Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

Antisipasi Karhutla, BPBD Kotim Aktifkan 8 Posko Masyarakat Peduli Api

Redaksi 12-06-2025, 11:39 WIB 1 menit baca
BPBD Kotim bersama unsur gabungan melaksanakan rapat penyusunan dokumen kontingensi potensi Karhutla. (FOTO:SEPUTAR BORNEO)
BPBD Kotim bersama unsur gabungan melaksanakan rapat penyusunan dokumen kontingensi potensi Karhutla. (FOTO:SEPUTAR BORNEO)

SB, SAMPIT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mengaktifkan delapan Posko Masyarakat Peduli Api (MPA) sejak Rabu 11 Juni 2025.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi memasuki musim kemarau.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menyampaikan bahwa saat ini belum terdeteksi awan hujan di wilayah Kotim.

“Pantauan kami pagi ini, tidak ada awan berpotensi hujan, kecuali sedikit di wilayah Antang Kalang. Tapi itu pun tidak termasuk potensi hujan. Karena itu, perlu kewaspadaan semua pihak,” kata Multazam, Kamis (12/6/2025).

Delapan posko MPA yang diaktifkan berada di Kecamatan Pulau Hanaut, Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Seranau, Kota Besi, Cempaga, dan Parenggean.

Masing-masing posko diperkuat lima personel masyarakat, serta didukung Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tugas mereka mencakup upaya pencegahan hingga pemadaman jika terjadi kebakaran.

“Setiap posko sudah memiliki tugas operasi yang jelas. Jika terjadi eskalasi besar, BPBD akan turun langsung untuk memback-up, dan kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” tegas Multazam.

Ia menambahkan, kondisi geografis Kotim menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla karena banyak wilayah tidak dapat diakses melalui jalur darat.

Jika diperlukan, opsi pemadaman melalui udara seperti heli water bombing bisa digunakan, sebagaimana pernah dilakukan pada 2023 lalu.

“Namun heli water bombing bukan hanya untuk Kotim, tapi juga melayani kabupaten lain seperti Lamandau, Sukamara, Pangkalan Bun, dan Seruyan. Itu semua akan diputuskan oleh pemerintah pusat berdasarkan laporan dari lapangan, termasuk masukan dari BPBD, TNI, Polri, dan sektor lain,” pungkasnya.

Langkah mitigasi dan pencegahan karhutla menjadi fokus utama saat ini, sambil terus memantau perkembangan di lapangan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard