Pemko Palangka Raya Tegaskan Komitmen Transparansi, Jalani Pemeriksaan Rinci LKPD 2026
SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Rinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2026, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Wali Kota Palangka Raya tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, yang mewakili Wali Kota Palangka Raya, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Subkhan Affandi selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng I BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, beserta tim pemeriksa.
Entry meeting ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan rinci atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Arbert Tombak menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya siap mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
“Kami berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci utama agar tata kelola keuangan daerah tetap berjalan optimal dan sesuai prinsip good governance.
Selain itu, Arbert berharap melalui pemeriksaan ini, pemerintah daerah dapat terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem pengelolaan keuangan, sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas laporan keuangan ke depannya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemko Palangka Raya, di antaranya Inspektur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan.
Melalui entry meeting ini, diharapkan proses pemeriksaan LKPD Tahun 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi konstruktif demi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (sb/*)
