Terkendala Anggaran Penyaluran Air Bersih ke Ujung Pandaran Baru Bisa 2027
SB, SAMPIT – Harapan masyarakat wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk mendapatkan akses jaringan air bersih hingga Ujung Pandaran masih harus menunggu. Rencana pembangunan jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke kawasan tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim menargetkan pembangunan jaringan air bersih menuju Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, dapat mulai diakomodasi dalam anggaran tahun 2027.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kotim, Rifarna Montazriani, mengatakan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala utama pembangunan jaringan tersebut.
Kondisi itu tidak terlepas dari berkurangnya transfer dari pemerintah pusat yang membuat ruang fiskal daerah saat ini lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.
“Permasalahannya klasik sebenarnya, kita keterbatasan anggaran. Apalagi situasi fiskal kita sekarang ini, transfer dari pusat berkurang jauh dari tahun sebelumnya,” kata Rifarna, Sabtu (19/9/2026).
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kotim tetap berupaya agar pembangunan jaringan air bersih ke wilayah selatan dapat direalisasikan. Terlebih, kebutuhan air bersih di kawasan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah.
Rifarna menyebut Bupati Kotim telah memberikan instruksi agar pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah selatan menjadi salah satu perhatian pemerintah.
“Sesuai instruksi Pak Bupati, mungkin kita upayakan alokasi itu bisa terealisasi di tahun 2027,” ujarnya.
Namun, hingga saat ini Pemkab Kotim belum dapat memastikan nilai anggaran yang diperlukan untuk membangun jaringan hingga Ujung Pandaran. Perhitungan tersebut masih menunggu studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk mengetahui kebutuhan teknis sekaligus pembiayaannya.
Sebagai gambaran, pembangunan jaringan distribusi pipa di Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dengan panjang sekitar dua kilometer membutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Kebutuhan anggaran untuk menuju Ujung Pandaran diperkirakan akan jauh lebih besar. Sebab, jaringan yang direncanakan bukan sekadar jaringan distribusi biasa, melainkan jaringan distribusi utama (JDU) dengan spesifikasi dan ukuran pipa yang lebih besar.
“Kalau untuk sisi biaya, mungkin kami secara rincinya belum bisa menjawab sekarang karena belum dilakukan studi kelayakan maupun FS,” jelasnya.
Ia menerangkan, pembangunan JDU menuju Ujung Pandaran membutuhkan investasi lebih besar karena cakupan dan spesifikasi jaringan yang dibangun berbeda dengan jaringan distribusi biasa.
“Kalau yang untuk ke wilayah sampai Ujung Pandaran itu kan distribusi utama (JDU), jadi pipanya lebih besar dan biayanya pasti lebih memakan biaya lebih besar,” katanya.
Besaran anggaran secara rinci, lanjut Rifarna, baru dapat dihitung setelah seluruh tahapan perencanaan teknis dilakukan. Salah satunya melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Nanti mungkin detailnya kita lebih tahu setelah DED-nya disusun,” pungkasnya. (f1/sb)