Bupati Kotim Prioritaskan Pembangunan Gedung Serbaguna Berkapasitas 3.000 Orang
SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana membangun gedung serbaguna berkapasitas besar di kawasan Lingkar Selatan Sampit. Pembangunan tersebut direncanakan mulai 2027 dan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kegiatan masyarakat.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, saat ini lahan yang disiapkan untuk pembangunan gedung tersebut masih dalam tahap pengurukan dan pematangan lahan. Lokasi itu sebelumnya diperuntukkan bagi perumahan, namun kemudian dialihkan karena dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan.
“Dulu tanah itu diperuntukkan bagi perumahan. Namun, karena banyak anggota DPRD yang berasal dari wilayah sekitar sudah memiliki rumah sendiri, ditambah kondisi lahannya rawan banjir, akhirnya disepakati untuk dialihkan menjadi lokasi pembangunan gedung pertemuan berkapasitas besar,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Halikinnor menjelaskan, keberadaan gedung serbaguna sangat dibutuhkan Kotim. Selama ini, berbagai kegiatan besar, seperti upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI, Hari Jadi Kotim, hingga kegiatan masyarakat lainnya, kerap dilaksanakan di Stadion 29 November Sampit.
Padahal, stadion tersebut memiliki rumput berstandar nasional yang perlu dijaga kualitasnya. Penggunaan stadion untuk kegiatan berskala besar dinilai berpotensi mengganggu kondisi lapangan. Selain itu, kegiatan yang melibatkan banyak orang juga kerap menimbulkan kemacetan apabila dilaksanakan di gedung yang berada di kawasan perkotaan.
“Kalau ada kegiatan besar, kita selama ini selalu menggunakan Stadion 29 November. Padahal rumputnya sudah berstandar nasional. Karena itu, kita membutuhkan tempat khusus untuk kegiatan besar, baik pemerintahan maupun masyarakat,” jelasnya.
Gedung serbaguna tersebut nantinya dirancang memiliki kapasitas minimal 3.000 orang dengan halaman yang luas. Kawasan itu juga diproyeksikan menjadi pusat berbagai kegiatan, mulai dari upacara, pameran atau ekspo, hingga hiburan dan kegiatan berskala besar lainnya.
“Harapan kita, gedung itu nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat. Tentu ada kewajiban sewa untuk membiayai operasionalnya, tetapi bukan untuk kepentingan pemerintah,” ungkap Halikinnor.
Ia juga menegaskan, ke depan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak perlu lagi membangun gedung pertemuan sendiri, kecuali fasilitas yang sudah tersedia. Seluruh kegiatan dapat dipusatkan di gedung serbaguna tersebut agar lebih efisien.
Untuk pembangunan tahap awal, Pemkab Kotim memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp49 miliar. Sementara itu, anggaran pengurukan dan pematangan lahan diperkirakan mencapai Rp9 miliar.
“Anggarannya kita lakukan secara bertahap. Perkiraan saya pembangunan ini membutuhkan waktu sekitar dua tahun karena masih ada kebutuhan lainnya yang juga harus kita prioritaskan,” pungkasnya. (f1/sb)
