Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Tangani Permasalahan Anak di Mambulau Tengah
SB, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Permasalahan Anak di Desa Mambulau Tengah, Kecamatan Kapuas Timur. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, pada Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai dan dihadiri Plt. Asisten I Budi Kurniawan, Kepala DP3APPKB dr. Tri Setya Utami, Kepala Dinas Sosial Karolinae, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan undangan terkait.
Dalam arahannya, Sekda Usis I Sangkai menegaskan bahwa permasalahan anak merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak. Anak sebagai generasi penerus bangsa berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan layak untuk tumbuh kembangnya.
"Saya meminta seluruh perangkat daerah terkait agar mengidentifikasi secara jelas permasalahan yang terjadi, mengetahui akar penyebabnya, serta menyusun langkah penanganan yang konkret dan terukur. Jangan sampai rapat koordinasi hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa menghasilkan solusi dan tindak lanjut nyata," tegasnya.
Ia juga meminta DP3APPKB sebagai perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak untuk mengoordinasikan program dan langkah penanganan bersama. Setiap perangkat daerah diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar penanganan dapat berjalan efektif.
Selain itu, Sekda menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penanganan, termasuk menjaga kondisi psikologis, menghormati hak-hak anak, serta menjamin kerahasiaan identitas anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Menurutnya, peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta berbagai bentuk permasalahan lain yang dapat mengancam masa depan anak.
Sekda berharap hasil rapat tersebut segera ditindaklanjuti melalui pembagian tugas yang jelas, penyusunan langkah penyelesaian, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
"Apabila ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan khusus, koordinasi dengan instansi terkait dan tenaga profesional harus segera dilakukan," pungkasnya. (f4)
