Pemko Palangka Raya Segera Miliki SPBU Milik Daerah
SB, PALANGKA RAYA - Kota Palangka Raya bersiap memiliki SPBU milik daerah. Pemerintah Kota Palangka Raya menargetkan pembangunan fasilitas pengisian BBM tersebut mulai direalisasikan pada 2027 dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan pembangunan SPBU itu diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 miliar. Nantinya, usaha tersebut akan dikelola perusahaan daerah berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda).
Menurut Fairid, kehadiran SPBU milik daerah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan BBM, tetapi juga menjadi langkah pemerintah mengembangkan usaha daerah dan menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
"Di kawasan perkantoran ada tanah-tanah milik pemerintah yang bisa kita manfaatkan. SPBU ini untuk umum. Jadi, sekaligus menjadi langkah optimalisasi aset daerah," ujar Fairid.
Ia memastikan SPBU tersebut nantinya dapat melayani masyarakat luas. Sementara pengelolaannya dipercayakan kepada Perseroda dengan tetap mengikuti ketentuan dan rekomendasi Pertamina.
"Pengelolaannya bukan dalam bentuk kerja sama seperti yang dibayangkan, tetapi melalui rekomendasi dan ketentuan dari Pertamina. Pengelolanya adalah Perusda atau Perseroda," jelasnya.
Fairid menilai, kepemilikan SPBU melalui perusahaan daerah berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah kota. Terlebih, kebutuhan BBM untuk operasional Pemko Palangka Raya selama ini mencapai Rp30 miliar hingga Rp35 miliar setiap tahun.
"Kalau pembangunan SPBU sekitar Rp15 miliar, sementara pengeluaran kami untuk BBM satu tahun sekitar Rp30 miliar. Kalau bisa kita kelola sendiri, tentu perputaran ekonominya bisa kembali memberikan manfaat bagi daerah," ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah ingin mengubah aset yang selama ini belum produktif menjadi unit usaha yang menghasilkan. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi.
"Efisiensi yang dianjurkan Kemendagri itu adalah memanfaatkan dan memaksimalkan fasilitas serta aset daerah. Jadi, bukan hanya menggenjot pajak dan lain-lain," tegas Fairid.
Saat ini, Pemko Palangka Raya masih mematangkan mekanisme pengelolaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan SPBU tersebut sebelum target realisasi pada 2027. (sb/*)