RDTR dan KLHS Jadi Acuan Pembangunan Berkelanjutan
SB, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan Kereng Pangi, sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang terarah dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Katingan, Dr. Ir. Christian Rain, MT, saat membuka Rapat Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Kereng Pangi, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Katingan, Selasa (17/11/2026).
Rain menjelaskan, bahwa penyusunan RDTR dan KLHS bertujuan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan wilayah. “RDTR juga menjadi dokumen operasional yang digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, termasuk dalam proses pemberian perizinan,” katanya.
Dia menyebut, jika penyusunan RDTR mencakup analisis peraturan zonasi yang memuat penentuan delineasi blok peruntukan serta perumusan berbagai ketentuan dasar. Di antaranya ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, prasarana minimal, ketentuan khusus, ketentuan pelaksanaan, hingga teknik pengaturan zonasi.
“Adapun konsep dari indikasi program RDTR kawasan perkotaan Kereng Pangi ini muatannya ada indikasi program, instansi pelaksana dengan sumber pembiayaan hingga tahun 2047,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rain mengatakan bahwa integrasi kebijakan KLHS dalam penyusunan RDTR merupakan salah satu upaya Pemkab Katingan untuk menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. “Dokumen tersebut nantinya, juga menjadi pedoman dalam mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan zonasi di wilayah perkotaan Kereng Pangi,” imbuhnya.
Dia menegaskan, bahwa keberadaan dokumen tata ruang sangat penting agar pelaksanaan pembangunan memiliki arah dan acuan yang jelas serta dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami optimistis, berbagai masukan, saran, dan pandangan dari pihak terkait dapat memperkaya substansi perencanaan. Sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RDTR dan KLHS ini diharapkan lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan,” tuturnya. (sb/*)