DPRD Mendorong Pemerintah Segera Meningkatkan SDM di Desa

SB, SAMPIT - Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Rudianur mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat untuk segera melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UUD No 6 tahun 2014.

Ia mengatakan, pemberdayaan SDM bisa dikatakan lagi ditekankan oleh pemerintah pusat. Jadi sebagai lembaga legislatif dirinya tentunya mendukung apa yang menjadi program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebagaimana imbauan dari presiden tentang alokasi dana desa untuk pemberdayaan SDM masyarakat desa.

“Sebenarnya Pemerintah Pusat itu sudah sangat perhatian kepada desa. Alokasi dana desa secara Nasional di tahun 2023 ini adalah 70 triliun rupiah dibanding tahun 2022 diangka 68 triliun rupiah. Untuk Kotim alokasi dana desa 200 juta setiap desa diluar dari dana desa (DD), sedangkan untuk BLT ditambah lagi dengan program BLT Rp 300 ribu setiap bulannya,” ucap Rudianur.

Legislator Fraksi Golkar ini menambahkan, dengan nominal alokasi dana desa ini, disamping untuk porsi infrastruktur, sebagian juga harus dialokasikan untuk Pemberdayaan SDM melalui program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Kabupaten Kotim ini mempunyai Sumber Daya Alam yang begitu banyak, pertanian, perkebunan, perikanan, indutri dan peternakan. Tapi kalau tidak mempunyai SDM yang mempuni bagaimana bisa mengelolahnya. Makanya dilakukanlah pemberdayaan SDM desa agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa,” cetusnya.

Lebih lanjut dia menerangkan, dalam menjalankan program tentu nanti akan membutuhkan dana APBD, dalam hal ini DPRD akan memberikan dukungan penuh. Hanya saja program yang dilakukan adalah realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Semoga pemerintah daerah segera mensosialisasikan program ini ke masyarakat agar segera direalisasikan,” tutupnya. (f1/sb)