Komisi II DPRD Kapuas RDP Terkait Permasalahan PBS

SB, KUALA KAPUAS - Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di wilayah setempat.

RDP dipimpin oleh Wakil ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, H Darwandie., SH., MH., didampingi anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas. Sedangkan pihak eksekutif dihadiri Asisten I Setda Kapuas Drs Ilham Anwar, Kepala Bappelitbang Kapuas, Drs Catur Ferianto, dan sejumlah perwakilan OPD terkait serta BPN Kapuas.

Hadir juga perwakilan serikat buruh F-Hukatan SBSI M Junaidi Lumban Gaol dan Ormas APP GMTS Kalteng, Iber H Nahason, pihak perwakilan PBS.

"Hasil RDP ini bisa jadi referensi dalam melakukan evaluasi, terhadap hasil kerja selama ini, lewat kunjungan-kunjungan monitor ke lapangan terkait aktivitas PBS yang ada di Kabupaten Kapuas," tegas H Darwandie.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kapuas ini, menyampaikan kenapa ada melibatkan BPN dan PTSP dalam RDP, karena memang masalah-masalah di perusahaan ini yang ngetren itukan masalah sertifikasi lahan, dan klaim lahan.

"Tujuan dari keberadaan PBS ya kalau dari cita-cita awal kan turut serta membangun daerah, melalui investasi," jelas Darwandie.

Lanjutnya, selain itu juga pada gilirannya memperluas peluang, dan lowongan kerja yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya ada dua melalui plasma kemudian melalui sistem pengupahan sesuai peraturan perundang- undangan.

"Kalau dalam RDP, kita terlihat ada perusahaan yang tidak siap membangun plasma, dan pengupahan yang tidak sesuai," tandas Darwandie. (dm)