Ratusan Majelis Taklim di Palangka Raya Ikuti Inklusi Keuangan
SB, PALANGKA RAYA – Sebanyak ratusan anggota dari Majelis Talim Kota Palangka Raya dan pelaku UMKM menghadiri kegiatan forum silaturahmi Majelis Talim Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Rujab Walikota Palangka Raya, Sabtu (15/07/2023).
Kegiatan Forum Silaturahmi itu dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan SDM Fifi Arfina mewakili Walikota Palangka Raya Fairid Naparin. Kegiatan dengan mengambil tema Peningkatan Inklusi Keuangan Bagi Perempuan, Pemuda, UMKM dan Jemaah Majelis Ta’lim Kota Palangka Raya.
Walikota Palangka Raya dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli, Fifi Arfina mengatakan, kegiatan sebagai sarana untuk menggiatkan peran serta eksistensi perempuan, pemuda dan pelaku UMKM Kota Palangka Raya.
“Pelaku UMKM dan juga anggota majelis talim memerlukan peningkatan inklusi keuangan syariah, dalam hal ini yang diselenggarakan Pegadaian Syariah,” kata Fifi.
Dirinya berharap, akan semakin banyak pelaku UMKM mendapatkan kemudahan mendapat akses permodalan untuk usaha melalui KUR Syariah.
“Kami dari Pemerintah tentunya siap memfasilitasi dan menjadi penyambung lidah antara pelaku UMKM, Pemerintah Kota dan juga Pegadaian Syariah selaku pemilik produk KUR Syariah,” ungkapnya
Sementara itu, Pemimpin Kantor Cabang Pelayanan Syariah Kalteng dan Kalsel, Muhammad Ichlas mengatakan, Kegiatan yang diselenggarakan merupakan langkah awal meningkatkan inklusi keuangan Syariah di Palangka Raya.
“Banyak Produk Pegadaian Syariah kepada customer, salah satunya memberi kemudahan akses mendapatkan nomor porsi haji dan akses pembiayaan atau bantuan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bunganya pun juga sangat kecil. Layanan ini juga berbasis syariah,” tuturnya.
Secara nasional, nilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di Pegadaian mencapai Rp2 triliun. Untuk itu, melalui peningkatan inklusi ini diharapkan pelaku UMKM di Kota Palangka Raya dapat memaksimalkan layanan dan kemudahan kredit tersebut.
“KUR di Pegadaian Syariah ini sangat meringankan bagi pelaku UMKM. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, pelaku UMKM juga tidak perlu menyerahkan anggunan atau jaminan,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kemenko Perekonomian, Erdiriyo mengatakan, Pemerintah memiliki kebijakan keuangan syariah termasuk peningkatan inklusi syariah.
“Saat ini baru sekitar 20 persen para pelaku UMKM yang mengakses keuangan berbasis syariah. Untuk itu melalui edukasi dan layanan Pegadaian Syariah, pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk mengakses permodalan yang tidak memberatkan,” kata Erdiriyo.
Menurutnya, sebagus apapun program, apabila tidak disosialisasikan ke masyarakat, manfaatnya tidak akan maksimal. Melalui peningkatan inklusi keuangan syariah ini, diharapkan para ibu-ibu majelis taklim dapat memahi. Karena para ibu ini memiliki peranan penting dalam membangun dan meningkatkan ketahanan ekonomi dalam keluarga. (mda/ok)
