Bimtek Pelatihan Warisan Budaya Wadah Membangun Kebudayaan Daerah
SB, PULANG PISAU - Pj Bupati Pulpis Hj Nunu Andriani membuka acara bimbingan teknis (Bimtek) Pelatihan Warisan Budaya, metode indentifikasi, klasifikasi, diskripsi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan dan kontribusi budaya di Indonesia ditengah peradaban dunia yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Wilayah XIII Regional Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Kantor Dinas Pendidikan pada Selasa (5/3/2024) itu dilaksanakan selama tiga hari dihadiri Kepala Disbudparpora, Sukarja dan Kepala Dinas Pendidikan, Sri Putri Pratiwi, Camat Kahayan Hilir, Endra Setyawan, peserta dan undangan lainnya.
"Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan pembangunan dan kemajuan kebudayaan di negeri ini," kata Pj Hj Nunu Andriani.
Kebudayaan kata Hj Nunu adalah segala yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat, dimana kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
"Dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sesuai amanat UUD nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yaitu meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan," tandasnya.
Dijelaskan Pj Bupati, bahwa obyek pemajuan kebudayaan (OPK) adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan diantaranya tradisi lisan, mansuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat, olah raga dan cagar budaya.
"Pada konteks pembangunan berkelanjutan dalam kompetensi duni tentang kebijakan kebudayaan Unesco Mondiacult September 2022 kebudayaan sebagai pelayanan dasar sehingga akan dijadikan barang publik dan subtainable goals (SDGs) ke-18," pungkasnya. (sb)
