OJK Diminta Berkelanjutan Mensosialisasikan Literasi Keuangan
SB, PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diingatkan untuk mensosialisasikan literasi keuangan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman terkait produk dan jasa.
Hal ini sampikan Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Vina Panduwinata tentang keberhasilan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada Januari 2024 telah memblokir sebanyak 233 entitas pinjaman online (pinjol) dan 78 konten penawaran pinjaman pribadi.
“Karena kalau masyarakat paham tentang jasa dan produk keuangan, ya mereka bisa tahu jasa-jasa pinjaman online yang memenuhi syarat sehingga mereka bisa terhindar dari berbagai macam kemungkinan kerugian,” jelasnya pada Sabtu, (30/03/2024).
Menurutnya, literasi keuangan ini sangat penting pemahaman mengenai penganggaran, investasi, serta manajemen keunganan pribadi sehingga membantu masyarakat menjadi pribadi yang melek keunganan.
Karena sekarang ini cukup banyak modus penipuan yang berlatar belakang jasa keuangan, salah satunya pinjol. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari jasa yang ditawarkan ialah perihal izinnya, masyarakat harus memeriksa izin dan legalitas lembaga keuangan sebelum mengajukan pinjaman.
Lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan supaya tidak mengalami kerugian, sehingga memungkinkan resiko terjerat dalam penipuan tersebut menjadi kecil.
Minimnya pengetahuan mengenai literasi keuangan di masyarakat menyebabkan mereka mudah tertipu saat diiming-imingi dengan proses pinjaman dana yang cepat tanpa harus memberikan jaminan. Padahal, suku bunga dan praktik penagihan yang diberlakukan pinjol sangat memberatkan nasabahnya.
Untuk itu juga regulasi pinjol harus diperketat sambil mengedukasi masyarakat. Sasalnya pinjol kerap menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, terutama menjelang Ramadan dan lebaran.
“Kami berharap, fenomena pinjol tidak lagi menelan korban jiwa, seperti yang terjadi selama ini,” pungkasnya.
Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia. Dengan masyarakat yang lebih terdidik secara finansial, akan tercipta lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua pihak. (ym/sb)
