Pemprov Harus Jelaskan Penyalahgunaan Dana BOS di Sekolah

SB, PALANGKA RAYA - Empat Fraksi DPRD Kalteng meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov Kalteng) yang masuk dalam dalam 3 besar provinsi yang melakukan penyalahgunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Temuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan Dana BOS dalam berbagai bentuk, seperti tindakan pemerasan atau pungutan liar atau potongan, serta penggelembungan biaya penggunaan dana.

Juru bicara Fraksi PDIP, Freddy Ering, mengungkapkan penjelasan Pemprov Kalteng dalam temuan hasil pemeriksaan BPK RI, penyimpangan Dana BOS Provinsi Kalteng mencapai 3 besar nasional penting untuk diketahui oleh publik.

"Mohon penjelasannya terkait hal ini (penyalahgunaan Dana BOS," kata Freddy Ering kepada awak media, Rabu (12/6/2024).

Hal ini juga telah disampaikan pihaknya saat membacakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi di Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (10/6) kemarin.

Selanjutnya, Juru bicara Fraksi Golkar Hj Siti Nasyiah menambahkan bahwa penyalahgunaan dana BOS di Kalteng mencakup berbagai bentuk seperti tindakan pemerasan atau pungutan liar atau potongan, nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penggelembungan biaya penggunaan dana, dan penyalahgunaan lainnya.

"Salah satu temuan penting dari survei KPK adalah adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS, dan menuntut perhatian semua pihak,"  kata Hj Siti Nafsiah

Juru bicara Fraksi Demokrat Siswandi mengatakan bahwa kondisi tersebut membutuhkan banyak pembinaan dan perbaikan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi di masa depan.

"Kondisi pelanggaran hukum ini membutuhkan banyak pembinaan dan perbaikan, agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Mohon tanggapannya," tukasnya. (sb)