Menekan Inflasi Nataru, Pemprov Kalteng Salurkan 6.000 Paket Sembako di Kotim
SB, SAMPIT - Dalam pengendalian inflasi jelang pergantian tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bekerja sama dengan Bulog Kantor Wilayah Kalteng menggelontorkan 6.000 paket sembako murah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
“Pasar murah yang merupakan program Pemprov Kalteng melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) bersama Bulog Kanwil Kalteng, kebetulan hari ini jadwal penyalurannya di Sampit,” kata Asisten Manajer Bisnis Bulog Sub Divisi Regional Sampit Agung, Jumat (15/11/2024).
Program pasar murah dari Pemprov dan Bulog Kanwil Kalteng ini ditindaklanjuti oleh Pemkab Kotim bersama Bulog Sub Divisi Regional Sampit.
Agung menjelaskan, program pasar murah kali ini dalam rangka menyambut pergantian tahun. Sebab, biasanya pada akhir hingga awal tahun berikutnya harga bahan pokok, terutama beras cenderung mengalami lonjakan harga yang berdampak pada inflasi.
“Kondisi itu dikarenakan musim panen beras lokal biasanya hanya sampai Oktober, jadi pada November, Desember, Januari dan Februari harga beras akan melambung. Makanya untuk mengantisipasi itu diselenggarakan kegiatan pasar murah dengan subsidi,” jelasnya.
Agung melanjutkan, paket sembako yang disediakan melalui pasar murah ini berisi 10 kilogram beras jenis premium, satu liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir. Dengan isi paket tersebut harga normal atau harga pasarnya diperkirakan Rp 200 ribu lebih.
"Melalui pasar murah ini warga cukup menebus paket sembako itu dengan Rp20 ribu saja, sebab pemerintah telah memberikan subsidi Rp180 ribu untuk setiap paketnya," jelasnya.
Sejauh ini sekitar 4.000 paket sembako murah telah terjual, Bulog siap untuk menambah jumlah paket tersebut jika ada kontrak baru dengan Pemprov Kalteng.
Penjualan paket sembako murah menggunakan sistem kupon, sehingga hanya warga yang memiliki kupon yang bisa menebus paket tersebut. Pembagian kupon dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kelurahan dan desa setempat.
“Kami di Bulog sifatnya hanya menyiapkan barang sesuai pesanan, kemudian melayani distribusi saja. Kalau masalah pembagian kupon dan siapa saja sasarannya merupakan kewenangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (f1/sb)
