Pemkab Pulpis Gelar FGD Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Risiko Bencana
SB, PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) terkait kajian penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap risiko bencana, bertempat di Aula Banama Tingang Kantor Bupati Pulang Pisau, Jumat (25/7/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pulang Pisau, H Ahmad Jayadikarta, mewakili Bupati H. Ahmad Rifa’i. Dalam sambutannya, Jayadikarta menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda teknis tahunan, melainkan langkah strategis dalam membangun ketahanan daerah yang tangguh, inklusif, dan berbasis data.
“Kegiatan ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai indeks risiko bencana, sekaligus menjadi standar dalam menyusun indikator kinerja utama yang berkaitan dengan perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD),” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa Kabupaten Pulang Pisau tergolong daerah dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, terutama bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta cuaca ekstrem yang kian meningkat akibat perubahan iklim.
Melalui Kajian Risiko Bencana (KRB) dan penghitungan IKD Tahun 2025, pemerintah berupaya mengukur kapasitas dan ketahanan daerah terhadap potensi ancaman bencana. Proses ini mencakup pengumpulan data, analisis risiko, hingga pemetaan kerentanan wilayah, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengurangan risiko bencana secara terencana dan berkelanjutan.
“IKD ini hadir sebagai instrumen untuk menilai seberapa kuat fondasi kita dalam kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana,” tambah Jayadikarta.
Dalam arahannya, Wakil Bupati juga mengajak seluruh peserta FGD untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi serta pengisian instrumen IKD, dengan menyampaikan masukan sesuai kondisi riil di masing-masing unit kerja.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, guna menyusun langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi pada ketahanan bencana. (sb/*)
