Pemprov Kalteng Gelar Rakor Kewaspadaan Nasional, Bahas Stabilitas Daerah dan Konflik Strategis
SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Kalteng Tahun 2025, yang dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Hj Sunarti, mewakili Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, Rabu (30/7/2025) di Luwansa Hotel, Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Sunarti menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor yang dinilai penting dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, di tengah dinamika global yang terus berubah.
Ia menyoroti arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300/e-7/Polpum, yang mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak konflik internasional, khususnya di Timur Tengah.
“Beberapa hal yang perlu diwaspadai meliputi penyebaran hoaks dan provokasi, intoleransi, radikalisme, pembinaan ormas, serta penguatan koordinasi deteksi dini dan promosi nilai-nilai damai,” ujarnya.
Sunarti juga menyinggung soal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025, yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Wakil Mendagri bersama Ditjen Polpum Kemendagri bahkan telah meninjau langsung ke Muara Teweh untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU ke-2.
Selain isu politik, Sunarti menegaskan pentingnya penanganan cepat terhadap konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, serta optimalisasi peran Tim dan Forum Kewaspadaan Dini serta Forkopimda dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
“Rakor ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergi antara Pemprov, Kesbangpol Kabupaten/Kota, Forkopimda, dan instansi vertikal dalam merumuskan langkah-langkah strategis deteksi dini dan cegah dini konflik,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani Utami, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah.
Rakor diikuti oleh Kepala Badan dan Bidang Kesbangpol se-Kalteng, staf teknis, serta menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, dan BINDA Kalteng. (sb/*)
