Lewati ke konten utama
Pemkab Kapuas

Pengendalian Inflasi dan Produk Halal Fokus Pemkab Kapuas

Redaksi 13-08-2025, 03:16 WIB 1 menit baca
Asisten II Setda Kapuas Vitrianson hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual melalui zoom meeting, pada Senin (11/8/2025). FOTO: HUMAS
Asisten II Setda Kapuas Vitrianson hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual melalui zoom meeting, pada Senin (11/8/2025). FOTO: HUMAS

SB, KUALA KAPUAS - Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual melalui zoom meeting, pada Senin (11/8/2025).

Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, diikuti secara serentak oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia dan dipusatkan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta. 

Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga merangkum percepatan pembangunan ekonomi, evaluasi dukungan Pemda dalam program 3 juta rumah, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, serta fasilitasi sertifikasi halal 2025.

Mendagri Tito Karnavian, dalam arahannya mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mewaspadai kebocoran data yang berpotensi mengganggu kepercayaan publik, melemahkan stabilitas kebijakan, sekaligus mendorong penguatan ekosistem produk halal sebagai peluang ekonomi strategis. Ia juga memaparkan capaian program 3 juta rumah bagi masyaralat yang berpenghasilan rendah dalam hasil rekap pada 2025 dalam persetujuan yang telah mencapai 342.441 unit.

Menanggapi hal tersebut, Vitrianson menyatakan komitmen Pemkab Kapuas untuk menindaklanjuti yang telah disampaikan pada rakor tersebut untuk memperkuat sistem keamanan data, mengembangkan potensi produk halal daerah, dan mendukung program strategis nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi.

"Ini sebagai tantangan serta menjadi peluang untuk berinovasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah," ujarnya. 

"Ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah dalam perumusan langkah yang kongkret, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam menangani inflasi serta penguatan ketahanan ekonomi daerah," lanjutnya. (f4/SB) 

 

 

 

 

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard