DPRD Soroti Tantangan Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Bantaran Sungai
SB, PALANGKA RAYA - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di sekolah-sekolah yang berada di kawasan bantaran sungai.
Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pemerataan distribusi program ini, mengingat tidak sedikit warga dan siswa di Palangka Raya yang bermukim di wilayah tepian sungai.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan dan pemerataan program MBG.
Ia menegaskan bahwa anak-anak yang tinggal dan bersekolah di wilayah terpencil atau bantaran sungai juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses makanan bergizi.
“Program ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Jangan sampai mereka yang berada di kawasan terpencil atau bantaran sungai terabaikan,” tegas Hasan, Sbtu (13/9/2025).
Hasan menilai pentingnya peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG yang akan dibentuk oleh Pemko Palangka Raya. Menurutnya, Satgas tersebut harus mampu menciptakan terobosan dan inovasi agar program MBG menjangkau seluruh lapisan, tidak hanya sekolah yang mudah dijangkau atau memiliki jumlah siswa besar.
“Satgas jangan hanya fokus pada sekolah dengan jumlah siswa besar, tapi juga harus mencari terobosan. Misalnya dengan sistem distribusi bersama atau dapur induk yang bisa melayani beberapa sekolah kecil,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program dapat berjalan secara efektif dan merata.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga seperti BGN dan SPPG, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kerja sama dengan BGN, SPPG, hingga melibatkan swasta atau CSR perusahaan bisa jadi salah satu jalan keluar. DPRD siap mendukung dari sisi regulasi maupun anggaran jika memang dibutuhkan,” tambahnya.
DPRD Kota Palangka Raya berharap agar Pemko dapat segera merumuskan solusi konkret yang inovatif, sehingga manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anak-anak di wilayah Kota Palangka Raya, termasuk di kawasan yang selama ini kurang terjangkau. (sb/*)
