Inflasi Kota Palangka Raya Lebih Rendah dari Nasional, DPRD Apresiasi Kinerja Pemerintah Kota
SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya dinilai berhasil menjaga stabilitas laju inflasi agar tetap terkendali. Berdasarkan data per Agustus 2025, angka inflasi di Kota Palangka Raya tercatat sebesar 1,85 persen, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 2,31 persen.
Atas capaian tersebut, Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, pencapaian ini merupakan kabar baik bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok masih berada pada tingkat yang relatif stabil.
“Alhamdulillah, inflasi kita lebih rendah dari angka nasional. Ini menandakan bahwa harga kebutuhan pokok di Palangka Raya masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah kota perlu terus memperkuat langkah-langkah strategis agar capaian positif ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa permasalahan harga di pasar sering kali timbul akibat panjangnya rantai distribusi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, guna mencegah terjadinya lonjakan harga secara tiba-tiba.
Hap Baperdu juga menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga pelaku UMKM dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya sebatas menjaga kestabilan harga, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi masyarakat kecil.
“Harapan kita adalah masyarakat merasa tenang, harga kebutuhan tetap terjangkau, stok barang tersedia dengan aman, dan roda perekonomian tetap bergerak. Inilah esensi utama dari pengendalian inflasi di daerah,” tutupnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat mempertahankan dan memperkuat capaian ini melalui kebijakan-kebijakan yang adaptif serta program-program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (sb)