Pemprov Kalteng Jawab Pemandangan Umum DPRD, Tegaskan Fokus Pembangunan 2026
SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Provinsi.
Dalam paparannya, Sekda menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun, disusun secara hati-hati berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal nasional, serta realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, Leonard mengungkapkan adanya penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,851 triliun, dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun, sesuai surat DJPK Nomor S-62/PK/2025.
“Penurunan dana transfer ini turut berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas,” ujar Sekda.
Menanggapi masukan Fraksi PDI Perjuangan, Sekda menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, yang disinergikan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih, tanpa mengabaikan belanja wajib sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepada Fraksi Partai Golkar, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap upaya peningkatan kemandirian fiskal. Pemerintah terus melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional, termasuk pemeliharaan serta pengadaan kendaraan dinas. Upaya juga dilakukan untuk memperkuat pemungutan pajak berbasis digital dan mengoptimalkan kontribusi BUMD, seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.
Menjawab masukan dari Fraksi Partai Gerindra, Sekda menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas. Dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan dilakukan melalui bantuan sarana produksi dan hilirisasi, sementara sektor pendidikan dan kesehatan diperkuat melalui pengangkatan guru P3K, tunjangan khusus, serta platform digital pembelajaran PENA Kalteng.
“Penugasan tenaga medis di daerah terpencil dan penguatan rumah sakit daerah juga menjadi fokus pelayanan kesehatan,” tambahnya.
Terkait masukan dari Fraksi Partai Demokrat, Sekda menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi program prioritas melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepada Fraksi PKB, Sekda menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap berpegang pada belanja wajib untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, dan pengentasan kemiskinan. Pemprov juga memperkuat pengawasan internal dan transparansi melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) serta pemantauan rutin terhadap proyek strategis daerah.
Menanggapi Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PAN, Sekda menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam memperkuat akuntabilitas dan inovasi digital di sektor pelayanan publik. Inovasi tersebut meliputi sistem non-tunai dan digitalisasi layanan seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, serta penggunaan QRIS dalam pembayaran.
Sekda mengakhiri penyampaian dengan apresiasi kepada DPRD atas dukungan terhadap proses pembahasan APBD 2026, dan berharap seluruh tahapan berjalan transparan, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Mari kita bangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, serta dihadiri unsur Forkopimda, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Perangkat Daerah. (sb/*)
