Kepala BNN Kotim: Tiga Kades dan Dua ASN Positif Zat Psikotropika, Wajib Jalani Rehabilitasi
SB, SAMPIT – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kotawaringin Timur (Kotim), AKBP Muhammad Fadli, mengungkapkan bahwa tiga kepala desa (kades) dan dua aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan positif narkoba dengan kandungan zat psikotropika.
Fadli menyebut bahwa pemeriksaan lanjutan berlangsung hingga malam hari. Dalam proses tersebut, kelima orang tersebut menjalani wawancara dan asesmen oleh tim rehabilitasi untuk menggali penyebab penggunaan zat tersebut.
“Dari lima orang yang positif narkoba itu, kita lakukan pemeriksaan lanjutan sampai malam. Ada tanya jawab oleh bagian rehab, dan diketahui bahwa mereka menggunakan obat-obatan saja,” kata Fadli.
Menurut pengakuan mereka, obat-obatan yang dikonsumsi meliputi PCC dan sejenisnya. Ada yang mengklaim meminumnya karena sakit perut, sementara lainnya menggunakannya sebagai penambah stamina kerja.
Pengakuan paling menonjol datang dari tiga kepala desa, yang menyebut penggunaan obat tersebut sebagai doping untuk bekerja di kebun atau menghadapi beban kerja yang berat. Mereka mengaku merasa tidak mampu bekerja maksimal tanpa bantuan zat itu.
“Kami baru tahu bahwa stres dan tekanan kerja jadi salah satu pemicu. Setelah hasil positif, kami gali lagi: beli di mana, sudah berapa lama, dan dengan siapa mereka mendapatkannya,” jelas Fadli.
Meski demikian, BNN Kotim memastikan bahwa kelima orang tersebut tidak terindikasi sebagai pengedar, melainkan penyalahguna. Mereka diwajibkan menjalani program wajib lapor selama tiga bulan, dua kali seminggu pada hari Senin dan Kamis.
“Ini tanggung jawab kami untuk memonitor. Mereka tetap kami awasi, apalagi sebagian bekerja di luar kota,” tambahnya.
Dari hasil pemeriksaan dokter, satu di antara lima orang tersebut diduga merupakan pengguna lama. Namun karena tidak ditemukan barang bukti dan hanya berdasarkan tes urine, prosesnya tetap diarahkan pada rehabilitasi medis.
“Lebih baik kami tangani sebelum mereka tertangkap dalam kasus yang lebih berat,” ujar dokter yang menangani pemeriksaan.
Fadli menegaskan bahwa tes urine massal ini menunjukkan adanya komitmen pencegahan narkoba di lingkungan pemerintahan. Dari seluruh peserta tes, hanya lima yang terindikasi positif, namun temuan ini tetap menjadi alarm serius.
“Ini terbuka, bukan ditutup-tutupi. Para kepala dinas dan anggota dewan harus tahu kondisi sebenarnya agar pengawasan dapat diperketat. Jangan sampai jaringan narkoba menyusup lebih dalam ke pemerintahan kita,” pungkasnya. (f1/sb)
