Lewati ke konten utama
Provinsi

Setelah 18 Tahun, 10 Desa di Bukit Santuai Akhirnya Menikmati Listrik PLN

Redaksi 11-12-2025, 05:08 WIB 3 menit baca
Camat Bukit Santuai Agus Saptono, saat rapat koordinasi dengan pihak PLN Palangka Raya. (FOTO:ISTIMEWA)
Camat Bukit Santuai Agus Saptono, saat rapat koordinasi dengan pihak PLN Palangka Raya. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, SAMPIT – Setelah 18 tahun sejak pemekaran dari Kecamatan Mentaya Hulu, sebanyak 10 desa di Kecamatan Bukit Santuai akhirnya mulai menikmati aliran listrik PLN. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena seluruh desa tersebut masuk dalam peta jalan (road map) jaringan listrik desa (lisdes) dan ditargetkan rampung pada 2026. Sebelumnya, hanya 4 desa yang sudah lebih dulu menikmati layanan PLN.

“Jika jaringan listrik untuk 10 desa ini selesai 2026, artinya seluruh desa di Bukit Santuai untuk pertama kalinya akan teraliri listrik PLN sejak 18 tahun pemekaran,” ujar Camat Bukit Santuai, Agus Saptono, Rabu (10/12/2025).

Tahun ini, Kecamatan Bukit Santuai memperoleh kuota terbesar pembangunan lisdes di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu 10 dari total 12 desa. Dua desa lainnya berada di Kecamatan Cempaga Hulu.

Desa yang segera menikmati listrik PLN meliputi Tumbang Sapia, Tumbang Getas, Tewai Hara, Tumbang Payang, Tumbang Kania, Tumbang Torung, Lunuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Saluang, dan Tumbang Batu.

Adapun desa yang telah terlebih dulu menikmati listrik PLN adalah Tumbang Kementing, Tanah Haluan, Tumbang Penyahuan, dan Tumbang Tilap.

Agus menjelaskan bahwa percepatan ini tidak lepas dari komunikasi intens antara pihak kecamatan, PLN, perusahaan besar swasta (PBS), pemilik lahan, dan masyarakat.

Pada 28 November 2025, Pemerintah Kecamatan menghadiri rekonsiliasi pembangunan lisdes bersama PLN UP2K Kalteng di Palangka Raya.
Semua kepala desa telah menandatangani pakta integritas, dan seluruh proposal dinyatakan lengkap. Masyarakat pemilik lahan juga menyatakan kesediaan tanpa menuntut ganti rugi.

Sementara untuk izin melintas di kebun sawit perusahaan, proses berjalan lancar. PT Berkat Cahaya Timber (BCT) telah menerbitkan izin untuk Desa Tumbang Batu, dan persetujuan untuk sembilan desa lainnya diperkirakan terbit dalam 2-3 hari.

“Pada dasarnya perusahaan mendukung, begitu juga masyarakat dan pemilik lahan,” tegasnya.

Beberapa kepala desa melaporkan bahwa kendala jalan rusak turut direspons cepat oleh perusahaan. PT AWL, PT Sarpatim, PT Karya Makmur Abadi (KMA), dan PT Agro Bimantara Plantation (ABP) sepakat membantu perbaikan jalan. “Empat perusahaan sudah menyatakan siap mendukung. Tinggal kami rapatkan teknis pelaksanaannya,” kata Agus.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Bukit Santuai bergantung pada genset dengan biaya operasional sangat tinggi. Harga solar yang mahal memaksa warga mengeluarkan dana besar hanya untuk penerangan.

“Dengan listrik PLN, warga hanya beli token, jauh lebih hemat. Dampaknya besar bagi ekonomi. UMKM bisa berkembang, warga bisa buat es, membuka usaha rumahan, atau menyimpan bahan makanan lebih lama,” jelas Agus.

Di sektor pelayanan publik, keberadaan listrik PLN akan memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang selama ini terkendala minimnya pasokan listrik.

Agus menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kotim Halikinnor, yang intens menyuarakan kebutuhan listrik desa hingga akhirnya program lisdes disetujui melalui anggaran tambahan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM.

Ia juga mengapresiasi Anggota DPRD Kotim Dapil V dan Komisi I DPRD Kotim yang aktif mendorong realisasi dan memfasilitasi koordinasi lintas pihak. “Setelah 18 tahun, baru kali ini Bukit Santuai mendapat kuota lisdes. Kami sangat bersyukur banyak pihak memberi dukungan luar biasa,” tandasnya.

Sebelumnya, PLN memastikan bahwa total 12 desa di Kotim masuk dalam peta jalan pembangunan lisdes dan ditargetkan selesai Maret 2026.

“Ada 33 desa yang dikerjakan November ini, 12 di antaranya berada di Kotawaringin Timur. Target kami selesai Maret 2026,” kata Sugianto, Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Kalimantan Tengah, saat RDP dengan Komisi I DPRD Kotim.

Ia menegaskan bahwa anggaran pembangunan lisdes telah masuk APBN 2025, melalui anggaran tambahan belanja DJK Kementerian ESDM. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard