Pemprov Kalteng Gelar Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan 2026, Harga Bahan Pokok Lebih Terjangkau
SB, PALANGKA RAYA Menyikapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di sembilan kabupaten dan kota, Jumat (13/2/2026).
Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Pelaksanaan GPM dipusatkan di tingkat provinsi dan berlangsung bersamaan di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Seruyan, Sukamara, Katingan, serta Kota Palangka Raya. Untuk wilayah lain, kegiatan serupa dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, menyatakan intervensi ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pasar.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya memantau pergerakan harga, tetapi juga turun langsung melalui subsidi komoditas agar selisih harga dengan pasar cukup terasa bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, disiapkan 10 ton beras premium bersubsidi, 1 ton gula konsumsi, 1.000 liter minyak goreng, 500 tray telur ayam ras, serta bawang merah dan bawang putih dalam jumlah ratusan kilogram. Besaran subsidi yang diberikan berkisar antara Rp2.000 hingga Rp10.000 per komoditas.
Harga jual di lokasi GPM berada di bawah harga pasar, antara lain: beras premium 5 kilogram Rp59.000, beras SPHP Rp58.000, gula Rp15.000 per kilogram, minyak goreng Fortune 1 liter Rp17.000, bawang merah Rp32.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilogram, telur omega isi 10 butir Rp20.000, dan telur ayam ras satu rak Rp50.000.
Yuas juga memastikan ketersediaan stok pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman. Berdasarkan koordinasi dengan Bulog, cadangan beras mencapai sekitar 14.706 ton dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalteng, Agus Candra, menyebut kegiatan ini didukung pembiayaan dari APBD provinsi dan sinergi dengan Badan Pangan Nasional. Ia menilai selisih harga yang diberikan cukup signifikan dibanding harga di pasar tradisional.
Selain penyaluran pangan bersubsidi, pemerintah juga mengingatkan pedagang agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak mengambil keuntungan berlebihan menjelang Ramadan. Pengawasan akan diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah tetap kondusif.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalteng berharap gejolak harga dapat ditekan serta daya beli masyarakat tetap terjaga selama bulan Ramadan. (ij/sb)
