Gubernur Tekankan Penyaluran KUR Tepat Sasaran, Perkuat UMKM di Kalteng Naik Kelas
SB, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, meminta perbankan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar memastikan pembiayaan benar-benar tepat sasaran kepada pelaku usaha yang membutuhkan.
Menurut Gubernur, KUR merupakan instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat permodalan UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya proses verifikasi yang ketat serta pendampingan berkelanjutan agar bantuan modal tidak salah sasaran.
“KUR harus benar-benar menyentuh pelaku usaha produktif, khususnya UMKM yang memiliki potensi berkembang. Perbankan perlu memastikan akurasi data dan kualitas penyaluran,” tegasnya.
Berdasarkan data penyaluran di Kalimantan Tengah, jumlah debitur KUR pada tahun 2024 tercatat sebanyak 50.844 debitur dengan nilai akad mencapai Rp 3,2 triliun dan outstanding sebesar Rp2,7 triliun.
Pada tahun 2025, jumlah debitur mencapai 48.527 debitur dengan nilai akad Rp3 triliun dan outstanding Rp 2,5 triliun.
Sementara itu, hingga Februari 2026, KUR telah tersalurkan kepada 7.302 debitur dengan nilai akad Rp572 miliar dan outstanding Rp537 miliar.
Adapun bank dan lembaga penyalur KUR di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Kalteng, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, serta Pegadaian.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, menegaskan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan perbankan dan para pemangku kepentingan terkait.
“Kami mendorong agar penyaluran KUR tidak hanya besar secara angka, tetapi juga berkualitas. Melalui pendampingan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pemutakhiran data pelaku usaha, kami optimistis KUR mampu mendorong UMKM naik kelas dan lebih berdaya saing,” ujarnya.
Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan terukur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis program KUR dapat semakin memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut. (sb)
