Bupati Gumas Buka Musrenbang RKPD 2027, Tekankan Sinergi dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
SB, KUALA KURUN – Bupati Kabupaten Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027, yang digelar di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Gunung Mas, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Hj. Siti Nafsiah, Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L. P. Umbing, Ketua TP PKK Gunung Mas Mimie Mariatie Jaya S. Monong, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rubby Haris, pimpinan perangkat daerah terkait, perwakilan instansi vertikal, seluruh camat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, Forum Anak Daerah Gunung Mas, serta perwakilan perusahaan swasta.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang.
Dalam sambutannya, Bupati Jaya Samaya Monong menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dapat merumuskan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyatukan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Harapannya, seluruh program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Gunung Mas,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Kabupaten Gunung Mas.
Selain itu, ia menyoroti dinamika geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kondisi ini berpotensi memengaruhi harga minyak dunia, yang jika bergerak jauh dari asumsi dalam APBN 2026 senilai 70 dolar AS per barel, dapat menambah defisit APBN dan memengaruhi besaran Transfer ke Daerah (TKD).
“Saya berharap kepada Bapak dan Ibu wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, maupun DPRD Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat memberikan dukungan serta informasi terkait berbagai program pembangunan yang dapat diakses oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa setiap usulan dan masukan dari masyarakat, lembaga, maupun pemangku kepentingan sangat penting dan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Ia berharap seluruh peserta Musrenbang dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga penyusunan RKPD 2027 berjalan optimal dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (sb/*)
