BUMD Jadi Kunci Dongkrak PAD Kalteng, DPRD Soroti Tata Kelola dan Kinerja
SB, PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Pipit Setyorini, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai strategi utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, baik di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga kabupaten dan desa, keberadaan BUMD maupun BUMDes sebenarnya cukup banyak. Namun, pengelolaannya dinilai belum maksimal sehingga belum mampu mencapai tujuan utama sebagai penyumbang pendapatan daerah.
“Potensinya ada, tapi belum dikelola secara optimal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia mencontohkan sejumlah BUMD seperti PT Jamkrida Kalteng dan PD Banama Tingang Makmur yang dinilai masih perlu peningkatan kinerja agar dapat beroperasi lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
Dari sekian banyak BUMD, Pipit menyebut hanya Bank Kalteng yang sejauh ini konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Kalau eksekutif dan legislatif bisa bersinergi dengan baik, kami yakin BUMD di Kalteng bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi BUMD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah, terlebih di tengah kondisi adanya pemangkasan anggaran transfer pusat dan pengurangan dana bagi hasil.
Karena itu, penguatan tata kelola BUMD dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar PAD dapat terus meningkat dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa dikurangi.
Pipit juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Agustiar Sabran dalam mendorong perbaikan BUMD. Latar belakang gubernur sebagai pebisnis dianggap menjadi modal penting untuk menghadirkan manajemen yang lebih profesional dan adaptif.
“Dengan pengalaman di dunia usaha, kami optimistis gubernur memahami pentingnya efisiensi, inovasi, dan orientasi pasar dalam mengelola BUMD,” ujarnya.
Ia menekankan, BUMD memiliki peran vital sebagai pilar ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, serta berorientasi pada profit agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.
Lebih lanjut, Pipit menyebut bahwa optimalisasi BUMD telah masuk dalam prioritas program kerja lima tahun ke depan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Kami dari DPRD akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada penguatan BUMD, terutama jika terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah,” pungkasnya. (sb/*)
