Warga Resah Soal Stok Gas, Disdagperin Kalteng Pastikan Tidak Ada Kelangkaan
SB, PALANGKA RAYA - Isu yang menyebutkan stok gas di Kalimantan Tengah hanya cukup untuk dua hari sempat memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kondisi tersebut bukanlah tanda kelangkaan, melainkan bagian dari mekanisme distribusi yang berjalan rutin.
Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan gas di wilayah tersebut dalam kondisi aman dan terkendali.
Kepala Disdagperin Kalteng, Norhani, menjelaskan bahwa angka “stok dua hari” yang beredar di masyarakat kerap disalahartikan. Padahal, kondisi tersebut merupakan bagian dari siklus distribusi logistik energi yang memang bersifat dinamis.
“Stok dua hari itu adalah bagian dari siklus normal. Setiap ada pengurangan, akan segera diisi kembali dengan pasokan yang datang sesuai jadwal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pasokan gas ke Kalimantan Tengah terus mengalir tanpa hambatan. Terbaru, pada 8 April 2026, sebanyak 1.000 metrik ton gas telah tiba dan saat ini sedang dalam proses bongkar muat di depot.
“Ini menjadi bukti bahwa rantai pasok kita berjalan lancar. Tidak ada kendala distribusi maupun hambatan teknis di lapangan,” tegasnya.
Menurut Norhani, sistem distribusi energi memang dirancang dengan pola rolling stock, di mana ketersediaan di depot akan terus diperbarui seiring masuknya pasokan baru. Karena itu, angka stok yang terlihat terbatas bukan berarti pasokan terhenti.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh isu yang belum tentu benar. Kepanikan yang berujung pada pembelian berlebih justru berpotensi menimbulkan gangguan distribusi di tingkat lapangan.
“Kami minta masyarakat tetap tenang. Tidak perlu melakukan pembelian berlebihan karena stok aman dan distribusi berjalan seperti biasa,” kata Norhani.
Ia menegaskan, kestabilan distribusi sangat bergantung pada pola konsumsi yang wajar. Jika terjadi lonjakan permintaan akibat kepanikan, maka ketidakseimbangan distribusi bisa saja terjadi meski pasokan sebenarnya cukup.
Selain menenangkan masyarakat, pemerintah juga memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha, termasuk agen, pangkalan, dan outlet penyalur gas. Praktik penimbunan demi keuntungan sesaat dipastikan akan ditindak tegas.
“Penimbunan adalah pelanggaran serius. Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan praktik tersebut,” tegasnya lagi.
Pengawasan di lapangan, lanjut Norhani, terus diperkuat untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi.
Dengan adanya penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi resah terhadap isu kelangkaan gas. Pemprov Kalteng memastikan distribusi energi tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan dan tidak mudah terpancing isu. Selama distribusi berjalan, masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkas Norhani. (sb/*)
