Antrean BBM Mengular di Kalteng, DPRD Tagih Janji Pemerintah Pusat dan Pertamina
SB, PALANGKA RAYA – Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali memicu sorotan tajam dari DPRD setempat. Kondisi di lapangan dinilai bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah pusat yang menyebut stok BBM aman dan harga tetap stabil.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan bahwa pihaknya kini menunggu realisasi janji pemerintah pusat terkait ketersediaan BBM yang merata di daerah.
“Ini terkait antrean di SPBU, baik Pertalite, Pertamax maupun Solar. Kita ini tinggal menagih janji pusat saja, karena mereka menyatakan stok aman dan harga tidak naik. Ini yang kita tagih,” ujarnya.
Fenomena antrean panjang dilaporkan terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kota Palangka Raya hingga Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Sampit. Masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, terutama jenis Pertalite dan Solar.
Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan distribusi barang di daerah.
Menurut Junaidi, sebagai wilayah penghasil sumber daya alam sekaligus penyumbang devisa, Kalimantan Tengah seharusnya tidak mengalami persoalan distribusi energi seperti ini. Ia menilai ketersediaan BBM merupakan faktor vital dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
Ia juga mendesak Pertamina untuk lebih serius memperhatikan distribusi BBM di daerah, agar tidak terjadi ketimpangan antara data di pusat dengan kondisi nyata di lapangan.
“Jangan sampai menurut pusat stok cukup dan harga stabil, tetapi kenyataannya di lapangan justru sebaliknya,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, sekaligus memastikan pasokan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dengan langkah konkret tersebut, diharapkan masyarakat tidak lagi dibebani antrean panjang yang menghambat aktivitas sehari-hari serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah. (sb/*)
