Pemotongan Dana Desa Kalteng Dinilai Terlalu Besar, DPRD Minta Pemerintah Pusat Evaluasi Kebijakan
SB, PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai menimbulkan dampak serius di tingkat desa di Kalimantan Tengah. Pemotongan dana desa yang dinilai cukup besar dikhawatirkan menghambat laju pembangunan dan mengganggu program pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyebut banyak kepala desa kini mengeluhkan penurunan anggaran yang sangat signifikan, bahkan mencapai hingga 70 persen.
“Pastilah kepala desa teriak, karena ada yang sampai 70 persen dipotong dana desanya,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat kapasitas desa dalam menjalankan program prioritas menjadi terbatas. Jika sebelumnya satu desa bisa mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar, kini hanya berkisar Rp 250 juta hingga Rp 300 juta.
“Yang awalnya sekitar Rp 1 miliar turun jadi Rp 300 juta atau Rp 250 juta, itu yang paling banyak dikeluhkan,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan drastis tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan di lapangan, terutama untuk infrastruktur dasar dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang masih sangat bergantung pada dana tersebut.
Selain dana desa, Purdiono juga menyoroti pemangkasan dana bagi hasil (DBH) serta royalti yang dinilai semakin mempersempit ruang fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan.
Ia menilai, kebijakan tersebut perlu segera dievaluasi agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.
“Kita berharap pemerintah pusat bisa meninjau kembali kebijakan ini. Desa adalah ujung tombak pembangunan, jangan sampai justru kehilangan kemampuan untuk bergerak,” tegasnya.
DPRD Kalteng pun mendorong adanya penyesuaian kebijakan fiskal agar pembangunan di tingkat desa tetap berjalan optimal, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (sb/*)
