Jembatan Patah Kapten Mulyono Tuai Sorotan, DPRD Desak Pemkab Segera Bangun Ulang Demi Keselamatan
SB, SAMPIT - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, mendesak pemerintah daerah segera melakukan pembangunan ulang jembatan yang patah di Jalan Kapten Mulyono, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kondisi jembatan tersebut dinilai membahayakan dan bahkan telah menelan korban dalam beberapa waktu terakhir.
Rudianur menegaskan bahwa persoalan kerusakan jembatan tersebut bukanlah hal baru, melainkan sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini, perbaikan permanen belum juga terealisasi.
“Sejak lama sudah saya ingatkan pemerintah daerah. Kalau memang tidak bisa dibangun melalui APBD kabupaten, segera diusulkan melalui APBD provinsi,” ujarnya, Selasa (28/04/2026).
Ia menekankan bahwa meskipun jembatan tersebut merupakan aset pemerintah daerah, namun dampaknya sudah menyangkut keselamatan masyarakat luas sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor secara cepat dan serius.
“Kalau sudah ada korban, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemangku kepentingan di Kotim. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi,” tegasnya.
Rudianur juga meminta agar pembangunan kembali jembatan tersebut dilakukan dengan standar teknis yang layak dan kuat, mengingat fungsinya yang vital sebagai jalur mobilitas masyarakat. Ia menilai instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut.
Terkait adanya masyarakat yang berencana menempuh jalur hukum atau menuntut pemerintah daerah atas insiden tersebut, Rudianur mempersilakan hal itu sebagai hak warga negara. Namun ia mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan sikap bijak.
“Berkaitan dengan tuntutan itu hak mereka, silakan saja. Tapi perlu kehati-hatian dan kesabaran. Tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak langsung disalahkan, mengingat keterbatasan anggaran yang sering menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, ia menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius dan prioritas dalam perencanaan anggaran ke depan, agar tidak kembali menimbulkan korban.
“Dengan adanya kejadian ini, seharusnya kita bisa menyisihkan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut,” ucapnya.
Lebih lanjut, Rudianur menyebutkan bahwa lokasi jembatan tersebut berada di jalur dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, terutama akses menuju kawasan bundaran kota.
“Di situ aktivitas sangat tinggi, masyarakat juga banyak mengeluh. Ini harus segera ditangani,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar akses masyarakat kembali aman dan aktivitas ekonomi tidak terganggu akibat kerusakan infrastruktur tersebut. (f1/sb)
