Pendatang Belum Tercover BPJS, DPRD Kalteng Soroti Akses Kesehatan di Kapuas
SB, PALANGKA RAYA – Persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat pendatang menjadi sorotan serius Komisi III DPRD Provinsi Kalteng saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. DPRD menilai masih banyak pekerja dari luar daerah yang menetap di Kapuas belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kendala saat mereka membutuhkan pelayanan medis, terutama dalam situasi darurat.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kalteng terhadap kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari akses layanan kesehatan, kepesertaan BPJS, hingga penguatan program pencegahan stunting.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum, menegaskan bahwa perlindungan kesehatan seharusnya tidak terbatas pada masyarakat yang memiliki kelengkapan administrasi.
“Masalah ini perlu perhatian serius, karena masyarakat tetap harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa terkendala administrasi,” ujarnya.
Ia menyoroti banyaknya pekerja pendatang yang turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah, namun belum mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada keterlambatan penanganan medis dan meningkatkan risiko persoalan kesehatan di tengah masyarakat.
“Kalau tidak segera ditangani, ini bisa berdampak pada keterlambatan layanan kesehatan dan memperburuk kondisi pasien,” tambahnya.
DPRD Kalteng pun mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperkuat pendataan penduduk pendatang serta mempermudah proses pendaftaran BPJS Kesehatan.
Selain itu, akses layanan kesehatan yang merata juga dinilai memiliki kaitan erat dengan upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas.
“Dengan akses kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan edukasi terkait gizi, kesehatan ibu hamil, hingga tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kalteng berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas dapat semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar tidak ada warga baik penduduk lokal maupun pendatang yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar. (sb/*)
