Lewati ke konten utama
DPRD Murung Raya

Kelangkaan BBM Berdampak pada Ekonomi Warga, DPRD Minta Solusi Cepat

Redaksi 09-05-2026, 12:24 WIB 2 menit baca
Anggota DPRD Murung Raya, Bebie
Anggota DPRD Murung Raya, Bebie

SB, PURUK CAHU - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Murung Raya dalam beberapa hari terakhir dan berdampak langsung terhadap aktivitas dan kondisi ekonomi masyarakat.

DPRD Murung Raya pun meminta agar pemerintah dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Anggota DPRD Murung Raya, Bebie mengatakan, kelangkaan BBM tidak hanya menyebabkan antrean panjang di SPBU dan POM Mini, tetapi juga memicu kenaikan harga BBM eceran yang memberatkan masyarakat.

"Persoalan BBM tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan sinergi nyata dari seluruh komponen terkait, mulai dari dinas teknis, Pertamina, aparat penegak hukum, hingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran," tegas Bebie, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, kondisi kelangkaan BBM telah berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi dan logistik hingga kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Ia menilai, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani secara serius, maka dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan warga yang bergantung pada transportasi darat maupun sungai.

Bebie meminta pemerintah daerah, DPRD, penyalur BBM dan aparat penegak hukum berada dalam satu langkah untuk memetakan titik rawan kelangkaan sekaligus menutup celah penyimpangan distribusi BBM di lapangan.

Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi konkret agar distribusi BBM kembali normal dan tepat sasaran.

Komisi II DPRD Murung Raya, lanjutnya, akan mendorong sejumlah langkah penanganan seperti operasi pasar terpadu, pemantauan rutin terhadap seluruh SPBU serta optimalisasi sistem pelaporan masyarakat terkait distribusi BBM.

Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) guna memastikan kuota BBM subsidi sesuai kebutuhan masyarakat Murung Raya.

"Kelangkaan BBM berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kenaikan biaya logistik, harga komoditas pangan, hingga mobilitas warga. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus cepat, terukur, dan berbasis data yang akurat," jelasnya.

Diketahui, kelangkaan BBM kembali melanda Murung Raya dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU dan POM Mini, sementara BBM eceran sulit ditemukan dan jika tersedia dijual dengan harga yang cukup tinggi bahkan mencapai Rp 50 perlitar jenis Partamax dan Partalite. (Ang)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard