Jalur Kereta Api Kalimantan-IKN Dinilai Strategis, DPRD Minta Kepastian Realisasi
BS, PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait realisasi rencana pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan yang akan menghubungkan sejumlah provinsi hingga ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, proyek tersebut merupakan salah satu program strategis yang telah lama dinantikan masyarakat karena dinilai mampu memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Kalimantan.
“Kami menyambut baik rencana ini, karena memang sudah lama diharapkan masyarakat. Namun yang terpenting adalah kepastian realisasinya,” kata Junaidi di Palangka Raya, Kamis.
Junaidi menegaskan, pembangunan jalur kereta api tersebut tidak boleh berhenti hanya pada tahap wacana atau perencanaan, melainkan harus benar-benar diwujudkan dengan kejelasan waktu pelaksanaan di lapangan.
“Jangan sampai hanya menjadi rencana. Harapan kami ini benar-benar diwujudkan, karena kebutuhan konektivitas di Kalimantan sangat besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan transportasi massal seperti kereta api akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang antarwilayah. Selain itu, moda transportasi ini dinilai lebih efisien dan mampu menekan biaya logistik.
“Kalau ini terwujud, tentu akan sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal distribusi barang dan mobilitas. Ini akan lebih cepat dan efisien,” ucapnya.
Lebih lanjut, Junaidi menilai proyek kereta api lintas Kalimantan juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah yang akan dilalui jalur rel. Akses yang lebih terbuka diyakini akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka akses wilayah yang selama ini masih terbatas,” katanya.
Terkait persoalan pembebasan lahan, ia menyampaikan optimisme bahwa hal tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, mekanisme yang disiapkan juga sudah mencakup skema kompensasi bagi warga terdampak.
“Untuk lahan pasti ada skema yang disiapkan, termasuk kompensasi. Ini tinggal bagaimana teknisnya nanti diatur agar berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan,” jelasnya.
Junaidi berharap pemerintah segera memberikan kepastian jadwal pelaksanaan proyek tersebut agar masyarakat Kalimantan dapat segera merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi hingga ke kawasan IKN. (sb/*)
