DPRD Kotim Desak Pertamina Tambah Kuota Solar Subsidi Untuk Petani
SB, SAMPIT - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Pertamina segera menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi bagi petani paling lambat dalam tiga hari ke depan. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas pertanian, khususnya di wilayah selatan Kotim sebagai sentra pertanian, tidak terganggu akibat sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor mengatakan, kebutuhan solar subsidi bagi petani harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, jangan sampai alat dan mesin pertanian bantuan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan hanya karena keterbatasan BBM.
“Terkait kebutuhan BBM subsidi untuk petani, jangan sampai seluruh alat dan mesin pertanian bantuan pemerintah dikembalikan oleh petani karena tidak bisa digunakan,” kata Akhyannor, Kamis (28/5/2026).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina dan sejumlah pengelola SPBU di Kotim. Dalam pertemuan itu, Pertamina dan pihak SPBU disebut memberikan respons positif dan siap mempermudah akses petani memperoleh BBM subsidi.
“Pada intinya, SPBU akan lebih mudah mengeluarkan BBM subsidi kepada petani menggunakan aplikasi XStar dengan barcode, termasuk bagi petani di seluruh kecamatan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kotim juga merekomendasikan agar distribusi BBM subsidi untuk petani dipisahkan dari antrean kendaraan umum. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran kepada petani yang berhak menerima subsidi.
Akhyannor mengungkapkan, selama ini banyak petani terpaksa membeli solar eceran dengan harga jauh lebih mahal karena kesulitan mendapatkan BBM subsidi di SPBU.
“Kalau di SPBU bio solar 30 liter harganya tidak sampai Rp300 ribu, sementara petani beli eceran bisa sampai Rp800 ribu lebih. Itu sangat membebani petani,” ucapnya.
DPRD juga meminta agar mekanisme administrasi dan penggunaan barcode bagi petani disederhanakan, namun tetap disertai pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi. “Kami berharap setelah petani benar-benar mendapatkan BBM subsidi, itu digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD bersama pemerintah daerah turut mengusulkan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk petani, terutama di kawasan sentra pertanian.
Menurut Akhyannor, keberadaan SPBU khusus petani akan sangat membantu kelancaran distribusi BBM subsidi sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Dengan adanya stasiun pengisian khusus untuk petani, mereka akan lebih mudah mendapatkan BBM untuk kebutuhan pertanian,” pungkasnya. (f1/sb)
